Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri

Sebagai Subjek  Pajak Dalam Negeri selain memperoleh penghasilan dari dalam negeri (Indonesia) tidak tertutup kemungkinan juga memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Jika penghasilan tersebut berasal dari negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dengan Indonesia maka Wajib Pajak tersebut berhak atas perlakuan pajak yang diatur dalam Tax Treaty tersebut. Untuk dapat menerapkan Tax Treaty Wajib Pajak Dalam Negeri Tersebut harus memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh... [Read more of this review]

Pengganti Surat Keterangan Domisili (Form-DGT)

Penerapan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tanggal 5 November 2009 yang diralat tanggal 15 Desember 2009 (ralat mengenai bentuk SKD) dan PER – 62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 dalam pelaksanaanya  banyak menimbulkan pertanyaan khususnya mengenai penggunaan  Form-DGT 1 dan Form-DGT 2 sebagai syarat penerapan P3B. Sesuai dengan Pasal 3 PER - 61/PJ/2009: Pemotong/Pemungut... [Read more of this review]

Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty (P3B)

Untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.   Penyalahgunaan P3B P3B tidak diterapkan dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, meskipun penerima penghasilan telah sesuai dengan ketentuan.   Penyalahgunaan P3B  dimaksud  dapat terjadi dalam hal : transaksi... [Read more of this review]

Tata Cara Penerapan Tax Treaty (P3B)

Berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang PPh diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B atau Tax Treaty) maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tanggal 5 November 2009 yang diralat tanggal 15 Desember 2009 (ralat... [Read more of this review]

Independent Personal P3B

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES (Pekerjaan Bebas) Artikel Terkait:Tata Cara Penerapan Tax Treaty (P3B)Time Test P3BDependent Personal P3B Read More →

Time Test P3B

Artikel Terkait:Tidak ada Artikel Terkait:Tata Cara Penerapan Tax Treaty (P3B)Independent Personal P3BDependent Personal P3B Read More →

Dependent Personal P3B

DEPENDENT PERSONAL SERVICES (HUBUNGAN KERJA) Artikel Terkait:Tata Cara Penerapan Tax Treaty (P3B)Independent Personal P3BTime Test P3B Read More →

Hak Pemajakan P3B

HAK PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU Artikel Terkait:Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam NegeriPengganti Surat Keterangan Domisili (Form-DGT)Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty (P3B) Read More →

Time Test BUT

TIME TEST P3B (TAX TREATY) UNTUK MENENTUKAN BENTUK USAHA TETAP   Artikel Terkait:Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam NegeriPengganti Surat Keterangan Domisili (Form-DGT)Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty (P3B) Read More →

Daftar P3B

DAFTAR P3B (TAX TREATY) YANG BERLAKU   Artikel Terkait:Tata Cara Penerapan Tax Treaty (P3B)Independent Personal P3BTime Test P3B Read More →

Next Page »