Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan diturunkan dari 0,5 persen terhadap nilai jual obyek pajak menjadi paling tinggi 0,3 persen dari NJOP. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pemungutan PBB. Kewenangan penetapan tarif PBB akan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31 Desember 2013. ”Saat ini, basis data PBB mencapai 92 juta obyek pajak. Itu akan kami distribusikan secara bertahap kepada daerah. Namun, daerah harus memiliki perangkat teknologi informasi... [Read more of this review]

Daftar Tarif Pemotongan PPh 2009

Sejak 1 Januari 2009 tarif pemotongan dan pemungutan PPh banyak yang mengalami perubahan dengan berlakunya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Berikut ini merupakan daftar tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 yang masih berlaku, PPh Pasal 22 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah, PPh Pasal 23 yang sudah disesuaikan... [Read more of this review]

Tarif Pemotongan PPh

Sejak 1 Januari 2009 tarif pemotongan dan pemungutan PPh banyak yang mengalami perubahan dengan berlakunya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Berikut ini merupakan daftar tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 terbaru.     Untuk mengetahui tarif Pemotongan/ Pemungutan PPh sebelum 2009 silahkan klik disini Keywords: Tarif terbaru 2009 PPh Pasal 23, 21,4 ayat (2), Final, 26 atas Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI,Transaksi Saham Di Bursa Efek,Bukan... [Read more of this review]

PPh Pasal 23 atas Jasa Lainnya Tahun 2009

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 bahwa imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud. Jenis jasa lainnya yang dipotong PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.   Tarif PPh Pasal 23 Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam... [Read more of this review]

Pemberian Penurunan Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka

Sebagai aturan Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka , Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor PMK-238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Hal-hal yang diatur dalam PMK-238/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut:   Penurunan Tarif Wajib Pajak... [Read more of this review]

Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Tahun 2009

Pada Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang akan mulai berlaku 1 Januari 2009 terdapat beberapa perubahan dalam hal Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku sekarang. Perubahan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 adalah mengenai: Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan Saat Terutang Perluasan Objek PPh Pasal 22 Perubahan tarif PPh Pasal 23 Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26 Pembedaan... [Read more of this review]

Tarif PPh

 TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh)    TARIF WP ORANG PRIBADI                Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 (Berlaku sampai dengan 31 Desember 2008)   No. Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d Rp 25.000.000,- 5% 2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10% 3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15% 4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25% 5. Di atas Rp200.000.000,- 35%         ... [Read more of this review]

Daftar Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh Sebelum 2009

Berikut ini disampaikan daftar Tarif Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2), dan Pasal 26 terbaru, termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) Jasa Konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008.       Tarif pemotongan PPh telah berubah sesuai dengan UU PPh Nomor 36 tahun 2008. Silahkan baca perubahannya pada Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Tahun 2009     Daftar tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 , PPh Pasal 22, 23 dan 26 baru yang... [Read more of this review]

Daftar Tarif Pemotongan PPh sebelum 2009

DAFTAR TARIF OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)       Sejak 1 Januari 2009 Tarif pemotongan PPh telah berubah sesuai dengan UU PPh Nomor 36 tahun 2008. Silahkan baca perubahannya pada Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Tahun 2009   Daftar tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 , PPh Pasal 22, 23 dan 26 yang baru berlaku sejak 1 Januari 2009 silahkan klik disini.   Artikel Terkait:Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen Daftar Tarif Pemotongan PPh 2009Tarif Pemotongan PPh Read More →

TARIF P3B

TARIF PPh PASAL 26 TAX TREATY (P3B) Artikel Terkait:Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam NegeriPengganti Surat Keterangan Domisili (Form-DGT)Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty (P3B) Read More →

Next Page »