Klinik-Pajak.com | Portal Pajak Indonesia » Sunset Policy

SPT Tahunan PPh Sunset Policy dan 2008

ruditigan — Thu, 26 Feb 2009 08:00:39 +0000

Sunset Policy akan segera berakhir dimana Wajib Pajak yang memperoleh NPWP sebelum 1 Januari 2008 batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Sunset Policy untuk tahun sebelum 2007 adalah tanggal 28 Februari 2009, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh...

Read the rest of this entry

Tidak Ikut “Sunset Policy”? Siap-siap Diperiksa Ditjen Pajak

ruditigan — Mon, 23 Feb 2009 06:14:47 +0000

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memeriksa pembayaran pajak wajib pajak (WP) yang tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan denda administrasi pajak alias sunset policy. Menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, setelah kebijakan sunset policy berakhir, Ditjen Pajak akan melihat manakah WP yang tidak memanfaatkan kebijakan tersebut. “Terutama mereka yang pembayaran pajaknya kita nilai tidak masuk akal,” ujarnya,...

Read the rest of this entry

Pelayanan KPP Sehubungan Berakhirnya Sunset Policy

ruditigan — Fri, 06 Feb 2009 01:31:16 +0000

Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan Program Sunset Policy dan Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia tetap buka pada : Hari Sabtu tanggal 7,14 dan 21 Februari 2009 tetap buka mulai pukul 07.30 sampai 12.00 waktu setempat; Hari Sabtu tanggal 28 Februari 2009...

Read the rest of this entry

Sunset Policy Berlaku Untuk NPWP Februari

ruditigan — Wed, 28 Jan 2009 15:31:30 +0000

Wajib pajak (WP) orang pribadi yang memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada Januari dan Februari 2009 akan diperlakukan sama dengan wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution menegaskan hal itu dalam surat bernomor S-ll/PJ/2009 tertanggal 23 Januari 2009 tentang penegasan mengenai wajib...

Read the rest of this entry

Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU) Sunset Policy

ruditigan — Tue, 13 Jan 2009 02:16:37 +0000

Presiden telah mengeluarkan PERPU No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tertanggal 31 Desember 2008. Hal yang diatur dalam PERPU No 5 Tahun 2008 adalah mengubah Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan...

Read the rest of this entry

Peraturan Dirjen Pajak – 27/PJ/2008, 19 Juni 2008

ruditigan — Thu, 01 Jan 2009 13:52:51 +0000

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN...

Read the rest of this entry

Sunset Policy Diperpanjang Hingga Februari 2009

ruditigan — Tue, 30 Dec 2008 14:56:00 +0000

Press Release Direktorat Jenderal Pajak Perpanjangan Batas Waktu Pelaksanaan Pasal 37A ayat(1) UU KUP Jakarta, 30 Desember 2008 – Untuk lebih memperkuat basis perpajakan nasional dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global serta antusiasme masyarakat yang luar biasa dalam memanfaatkan Pasal 37A ayat(1) UU KUP Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dan pembayaran PPh dalam rangka...

Read the rest of this entry

Sunset Policy Berakhir 31 Desember 2008

ruditigan — Fri, 05 Dec 2008 11:58:11 +0000

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Oleh karena itu diadakan program “Sunset Policy”. Darmin Nasution Direktur Jenderal Pajak, sangat kecewa karena ada konsultan pajak yang menganjurkan Wajib Pajak untuk tidak mengikuti Sunset Policy karena menurut konsultan pajak yang bersangkutan, dasar hukumnya cuma Peraturan Direktur Jenderal...

Read the rest of this entry

Data pihak ketiga jadi rujukan uji SPT

ruditigan — Thu, 27 Nov 2008 00:47:42 +0000

Direktorat Jenderal Pajak mulai 2009 akan menggunakan data pihak lain untuk memeriksa kewajaran pembayaran pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan Sjarifuddin Akah mengatakan, hal itu dilakukan terkait dengan berakhirnya masa pemberlakuan program sunset policy pada 31 Desember 2008. “Berdasarkan UU pasal 35A UU tentang Ketentuan Umum dan...

Read the rest of this entry

Pelayanan Pajak Sehubungan Berakhirnya Sunset Policy

ruditigan — Wed, 26 Nov 2008 08:20:04 +0000

Sehubungan dengan berakhirnya program Sunset Policy maka Kantor Pelayanan Pajak memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang memanfatkan Program Sunset Policy tersebut, sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia tetap buka pada : Hari Sabtu tanggal 06, 13 dan 20 Desember 2008 dengan jam kerja biasa mulai pukuI 07.30 s.d 17.00 waktu setempat;...

Read the rest of this entry