SPT Tahunan PPh Sunset Policy dan 2008
Sunset Policy akan segera berakhir dimana Wajib Pajak yang memperoleh NPWP sebelum 1 Januari 2008 batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Sunset Policy untuk tahun sebelum 2007 adalah tanggal 28 Februari 2009, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Sunset Policy untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya adalah tanggal 31 Maret 2009. Disamping SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, dalam waktu dekat juga akan berakhir... [Read more of this review]
Tidak Ikut “Sunset Policy”? Siap-siap Diperiksa Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memeriksa pembayaran pajak wajib pajak (WP) yang tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan denda administrasi pajak alias sunset policy. Menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, setelah kebijakan sunset policy berakhir, Ditjen Pajak akan melihat manakah WP yang tidak memanfaatkan kebijakan tersebut. “Terutama mereka yang pembayaran pajaknya kita nilai tidak masuk akal,” ujarnya, akhir pekan lalu. Sebagaimana isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor... [Read more of this review]
Pelayanan KPP Sehubungan Berakhirnya Sunset Policy
Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan Program Sunset Policy dan Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia tetap buka pada : Hari Sabtu tanggal 7,14 dan 21 Februari 2009 tetap buka mulai pukul 07.30 sampai 12.00 waktu setempat; Hari Sabtu tanggal 28 Februari 2009 tetap buka mulai pukul 07.30 sampai dengan 17.00 waktu setempat; Hari Sabtu tanggal 7,14,21 dan 28 Maret 2009 tetap buka mulai pukul 07.30 sampai dengan 12.00... [Read more of this review]
Sunset Policy Berlaku Untuk NPWP Februari
Wajib pajak (WP) orang pribadi yang memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada Januari dan Februari 2009 akan diperlakukan sama dengan wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution menegaskan hal itu dalam surat bernomor S-ll/PJ/2009 tertanggal 23 Januari 2009 tentang penegasan mengenai wajib pajak yang memperoleh NPWP pada Januari dan Februari 2009. “Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi tersebut dapat memanfaatkan... [Read more of this review]
Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU) Sunset Policy
Presiden telah mengeluarkan PERPU No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tertanggal 31 Desember 2008. Hal yang diatur dalam PERPU No 5 Tahun 2008 adalah mengubah Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menjadi: Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan... [Read more of this review]
Sunset Policy Diperpanjang Hingga Februari 2009
Press Release Direktorat Jenderal Pajak Perpanjangan Batas Waktu Pelaksanaan Pasal 37A ayat(1) UU KUP Jakarta, 30 Desember 2008 – Untuk lebih memperkuat basis perpajakan nasional dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global serta antusiasme masyarakat yang luar biasa dalam memanfaatkan Pasal 37A ayat(1) UU KUP Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dan pembayaran PPh dalam rangka Sunset Policy diperpanjang dari semula sampai dengan 31 Desember 2008 menjadi sampai dengan 28 Februari 2009. Download Press Release Sumber... [Read more of this review]
Sunset Policy Berakhir 31 Desember 2008
Dengan adanya amandemen Undang-Undang Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Oleh karena itu diadakan program “Sunset Policy”. Darmin Nasution Direktur Jenderal Pajak, sangat kecewa karena ada konsultan pajak yang menganjurkan Wajib Pajak untuk tidak mengikuti Sunset Policy karena menurut konsultan pajak yang bersangkutan, dasar hukumnya cuma Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Padahal, menurut Dirjen Pajak, dasar hukum dari Sunset Policy adalah Pasal 37A UU No. 28/2007 (BN... [Read more of this review]
Data pihak ketiga jadi rujukan uji SPT
Direktorat Jenderal Pajak mulai 2009 akan menggunakan data pihak lain untuk memeriksa kewajaran pembayaran pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan Sjarifuddin Akah mengatakan, hal itu dilakukan terkait dengan berakhirnya masa pemberlakuan program sunset policy pada 31 Desember 2008. “Berdasarkan UU pasal 35A UU tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan [KUP] diatur bahwa setiap instansi wajib memberikan data maupun informasi kepada Ditjen Pajak,”... [Read more of this review]
Pelayanan Pajak Sehubungan Berakhirnya Sunset Policy
Sehubungan dengan berakhirnya program Sunset Policy maka Kantor Pelayanan Pajak memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang memanfatkan Program Sunset Policy tersebut, sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia tetap buka pada : Hari Sabtu tanggal 06, 13 dan 20 Desember 2008 dengan jam kerja biasa mulai pukuI 07.30 s.d 17.00 waktu setempat; Hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 dan Rabu tangggal 31 Desember 2008 dengan jam kerja yang diperpanjang rnulai pukul 07.30 a.d 49-00 waktu setempat (SE- 66/PJ/2008... [Read more of this review]
Sunset Policy 2008
A. UMUM Apa yang dimaksud dengan Sunset Policy? Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Apa yang melatarbelakangi adanya Sunset Policy? Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan... [Read more of this review]
