Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada hari Rabu 16 September 2009. Berikut ini disampaikan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM berdasarkan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tanggal... [Read more of this review]

Ini Dia Butir-Butir UU PPN dan PPnBM

JAKARTA. Hari Rabu (16/9) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya berhasil merampungkan pembahasan rancangan undang-undang tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). Inilah butir-butir RUU yang dibahas sejak Desember tahun lalu. ~ Obyek PPN : a. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah kepabeanan yang dilakukan oleh pengusaha. b. impor barang kena pajak. c. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pebeanan yang dilakukan oleh pengusaha. d. pemanfaatan barang... [Read more of this review]

RUU PPN & PPnBM disepakati

Panitia kerja DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati draf amendemen UU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Selanjutnya, draf RUU yang sudah disepakati di tingkat Pansus itu akan disahkan dalam pembahasan di tingkat paripurna yang dilaksanakan pada 16 September 2009. Rapat Pansus RUU PPN PPnBM yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut juga menyepakati waktu mulai berlakunya UU itu yaitu 1 April 2010. “Karena perlu mempersiapkan aturan pelaksanaan, sosialisasi kepada... [Read more of this review]

RUU PPh Disahkan Jadi Undang-Undang

RUU PPh Disahkan Jadi UU Jakarta, Kompas – Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Pelaksanaan undang-undang ini sangat memengaruhi target dan proyeksi penerimaan pemerintah dalam Rancangan APBN 2009. Namun, kami menyadari, perubahan-perubahan dalam UU ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik,”... [Read more of this review]