Klinik-Pajak.com | Portal Pajak Indonesia » pph pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI

ruditigan — Wed, 26 Jan 2011 01:14:36 +0000

Berikut ini akan disampaikan cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...

Read the rest of this entry

Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD

ruditigan — Mon, 03 Jan 2011 01:32:03 +0000

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi: Pejabat Negara,...

Read the rest of this entry

Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Pegawai Perusahaan Luar Negeri di Indonesia

ruditigan — Thu, 26 Aug 2010 16:30:44 +0000

Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia

PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT

ruditigan — Mon, 25 Jan 2010 03:05:08 +0000

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut...

Read the rest of this entry

PPh Pasal 21 DTP Pekerja Outsourcing, Cabang dan Maklon

ruditigan — Tue, 07 Jul 2009 14:00:36 +0000

Berdasarkan berita yang tersebar di media bahwa program stimulus fiskal berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan karyawan yang tidak lebih dari Rp 5 juta untuk sektor-sektor tertentu (Sektor Usaha Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan) kurang mencapai sasaran karena masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakannya karena kurangnya pemahaman mengenai kriteria untuk mendapatkan fasilitas berupa...

Read the rest of this entry

SPT Masa PPh Pasal 21 Form 1721 dan Bukti Potong

ruditigan — Fri, 05 Jun 2009 02:54:45 +0000

Untuk mengakomodasi peraturan terbaru tentang PPh Pasal 21 dimana setiap pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan bukti potong serta ditiadakannya SPT Tahunan PPh Pasal 21, maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal...

Read the rest of this entry

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21

ruditigan — Tue, 26 May 2009 04:14:32 +0000

Untuk mengatur Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan...

Read the rest of this entry

Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2009

ruditigan — Sat, 04 Apr 2009 17:03:23 +0000

Dasar Hukum: Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan Pengertian Pegawai...

Read the rest of this entry

Cek Bebas PPh 21 Karyawan, Ditjen Pajak Bakal Periksa Perusahaan

ruditigan — Fri, 03 Apr 2009 04:32:33 +0000

Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan di sektor-sektor yang mendapatkan insentif PPh 21. Apakah insentif pajak pendapatan sebesar Rp 6,5 triliun yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar sampai ke tangan karyawan. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif tersebut 2 atau 3 bulan setelah realisasi pemberian stimulus...

Read the rest of this entry

Petunjuk Teknis PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

ruditigan — Tue, 31 Mar 2009 01:57:03 +0000

Untuk memberikan kejelasan mengenai tata cara pelaksanaan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-49/PMK.03/2009 serta peraturan pelaksanaannya oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang...

Read the rest of this entry