Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Pegawai Perusahaan Luar Negeri di Indonesia
Pasal 18 ayat (3d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT
Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur oleh PMK Nomor 16/PMK.03/2010 dan PP Nomor 68 Tahun 2009 tersebut. Uang Pesangon Uang Pesangon... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 DTP Pekerja Outsourcing, Cabang dan Maklon
Berdasarkan berita yang tersebar di media bahwa program stimulus fiskal berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan karyawan yang tidak lebih dari Rp 5 juta untuk sektor-sektor tertentu (Sektor Usaha Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan) kurang mencapai sasaran karena masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakannya karena kurangnya pemahaman mengenai kriteria untuk mendapatkan fasilitas berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), oleh karena itu Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor... [Read more of this review]
SPT Masa PPh Pasal 21 Form 1721 dan Bukti Potong
Untuk mengakomodasi peraturan terbaru tentang PPh Pasal 21 dimana setiap pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan bukti potong serta ditiadakannya SPT Tahunan PPh Pasal 21, maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26. Hal-hal khusus yang diatur dalam PER-32/PJ/2009 bahwa : Pemotong Pajak wajib melaporkan daftar Pegawai/ Penerima Pensiun... [Read more of this review]
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21
Untuk mengatur Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan – 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan... [Read more of this review]
Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2009
Dasar Hukum: Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan Pengertian Pegawai Tetap Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan... [Read more of this review]
Cek Bebas PPh 21 Karyawan, Ditjen Pajak Bakal Periksa Perusahaan
Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan di sektor-sektor yang mendapatkan insentif PPh 21. Apakah insentif pajak pendapatan sebesar Rp 6,5 triliun yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar sampai ke tangan karyawan. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif tersebut 2 atau 3 bulan setelah realisasi pemberian stimulus tersebut berjalan. “Kita punya daftar yang jelas jadi kapanpun kita mau periksa, kalau kita... [Read more of this review]
Petunjuk Teknis PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Untuk memberikan kejelasan mengenai tata cara pelaksanaan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-49/PMK.03/2009 serta peraturan pelaksanaannya oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan... [Read more of this review]
Revisi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
Pemerintah telah melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu, yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-49/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu, serta peraturan pelaksanaannya oleh PER-26/PJ/2009 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja
Dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja, Pemerintah telah berupaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal. Pemberian stimulus fiskal tersebut berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah. Untuk mengatur pemberian stimulus fiskal tersebut Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung... [Read more of this review]
