Klinik-Pajak.com | Portal Pajak Indonesia » Pajak

Penghitungan PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI

ruditigan — Wed, 26 Jan 2011 01:14:36 +0000

Berikut ini akan disampaikan cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...

Read the rest of this entry

Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

ruditigan — Fri, 24 Dec 2010 00:04:55 +0000

Perubahan Prosedur Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Prosedur pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak mengalami perubahan lagi berupa: Perbaikan prosedur pendaftaran Pengusaha Kena Pajak, yaitu perbaikan informasi pada formulir pendaftaran Pengusaha Kena Pajak berupa penambahan kolom isian mengenai status kepemilikan tempat kegiatan usaha Perbaikan prosedur konfirmasi lapangan dalam rangka menyakinkan keberadaan dan...

Read the rest of this entry

Bentuk, Ukuran Formulir Serta Cara Pengisian Faktur Pajak Bagi Pedagang Eceran

ruditigan — Fri, 17 Dec 2010 06:06:14 +0000

Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam membuat Faktur Pajak dan menatausahakan Faktur Pajak, Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 58 /PJ/2010 tentang Bentuk Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, serta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-...

Read the rest of this entry

Perlakuan PPN atas Nota Retur yang Diisi Tidak Lengkap

ruditigan — Mon, 13 Dec 2010 02:53:17 +0000

Dalam rangka memberikan pemahaman dan penerapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang sama atas pengembalian Barang Kena Pajak atau pembatalan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak (Nota Retur) atas penyerahannya tidak mencantumkan identitas pembeli, Dirjen Pajak telah memberikan penegasan melalui Surat Edaran Nomor SE- 131 /PJ/2010. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE- 131 /PJ/2010 dengan ini...

Read the rest of this entry

Penegasan PPN atas Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Leasing)

ruditigan — Mon, 13 Dec 2010 02:11:26 +0000

Dirjen Pajak telah mengeluarkan penegasan baru mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi dan transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (sale and leaseback), sebagai penegasan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129 /PJ/2010 sebagai pengganti dari SE-10/PJ.42/1994. Kegiatan sewa guna usaha (leasing) adalah...

Read the rest of this entry

Kegiatan Usaha Perbankan yang Terutang dan tidak Terutang PPN

ruditigan — Mon, 29 Nov 2010 01:31:50 +0000

Untuk memberikan kepastian kegiatan usaha bank yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dirjen Pajak telah memberikan penegasan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 121/PJ/2010 tanggal 23 November 2010. Perlakuan PPN lerhadap kegiatan usaha bank umum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terulang...

Read the rest of this entry

Perlakuan PPN atas Jasa Angkutan Umum di Jalan

ruditigan — Mon, 22 Nov 2010 02:56:23 +0000

Dirjen Pajak telah memberikan penegasan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Angkutan Umum di Jalan yaitu bahwa : penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sepanjang menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, termasuk penyerahan jasa Angkutan Umum di...

Read the rest of this entry

Jadwal USKP Periode Januari 2011

ruditigan — Tue, 09 Nov 2010 04:18:16 +0000

Jadwal USKP dengan kurikulum baru untuk periode Januari 2011, download Soal USKP Mei 2010

Mulai 2011, Tak Punya NPWP juga Bebas Fiskal

ruditigan — Mon, 25 Oct 2010 09:35:03 +0000

Mulai tahun 2011, seluruh warga negara Indonesia baik yang memiliki NPWP ataupun yang tidak akan bebas biaya fiskal perjalanan ke luar negeri.

Aspek Perpajakan Koperasi dan UMKM

ruditigan — Fri, 22 Oct 2010 08:30:26 +0000

Informasi mengenai ketentuan perpajakan serta fasilitas yang diberikan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) termasuk koperasi, baik PPh dan maupun PPN