Klinik-Pajak.com | Portal Pajak Indonesia » Faktur Pajak

Bentuk, Ukuran Formulir Serta Cara Pengisian Faktur Pajak Bagi Pedagang Eceran

ruditigan — Fri, 17 Dec 2010 06:06:14 +0000

Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam membuat Faktur Pajak dan menatausahakan Faktur Pajak, Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 58 /PJ/2010 tentang Bentuk Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, serta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-...

Read the rest of this entry

Perlakuan PPN atas Nota Retur yang Diisi Tidak Lengkap

ruditigan — Mon, 13 Dec 2010 02:53:17 +0000

Dalam rangka memberikan pemahaman dan penerapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang sama atas pengembalian Barang Kena Pajak atau pembatalan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak (Nota Retur) atas penyerahannya tidak mencantumkan identitas pembeli, Dirjen Pajak telah memberikan penegasan melalui Surat Edaran Nomor SE- 131 /PJ/2010. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE- 131 /PJ/2010 dengan ini...

Read the rest of this entry

Penegasan PPN atas Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Leasing)

ruditigan — Mon, 13 Dec 2010 02:11:26 +0000

Dirjen Pajak telah mengeluarkan penegasan baru mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi dan transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (sale and leaseback), sebagai penegasan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129 /PJ/2010 sebagai pengganti dari SE-10/PJ.42/1994. Kegiatan sewa guna usaha (leasing) adalah...

Read the rest of this entry

Kegiatan Usaha Perbankan yang Terutang dan tidak Terutang PPN

ruditigan — Mon, 29 Nov 2010 01:31:50 +0000

Untuk memberikan kepastian kegiatan usaha bank yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dirjen Pajak telah memberikan penegasan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 121/PJ/2010 tanggal 23 November 2010. Perlakuan PPN lerhadap kegiatan usaha bank umum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terulang...

Read the rest of this entry

Aspek Perpajakan Koperasi dan UMKM

ruditigan — Fri, 22 Oct 2010 08:30:26 +0000

Informasi mengenai ketentuan perpajakan serta fasilitas yang diberikan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) termasuk koperasi, baik PPh dan maupun PPN

Bentuk, lsi,dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN 1111 DM (Deemed)

ruditigan — Wed, 13 Oct 2010 02:32:20 +0000

Bentuk, lsi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghilungan Pengkreditan Pajak Masukan, berlaku mulai 1 Januari 2011

Bentuk, lsi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN 1111

ruditigan — Tue, 12 Oct 2010 01:32:32 +0000

Bentuk, lsi,Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN yang baru disebut dengan SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM, berlalu mulai 1 Januari 2011, dapat didownload

Klasifikasi Dan Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB

ruditigan — Thu, 07 Oct 2010 14:06:36 +0000

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan contoh perhitungan PBB

Penjelasan Mengenai Penggunaan Faktur Pajak Lama

ruditigan — Mon, 03 May 2010 09:31:39 +0000

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai boleh tidaknya formulir faktur pajak lama digunakan sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak dan dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata...

Read the rest of this entry

Pemungut PPN dan PPnBM

ruditigan — Thu, 15 Apr 2010 08:09:41 +0000

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui dua cara yaitu melalui : mekanisme biasa dimana setiap transaksi akan dipotong PPN oleh penjual (Pajak Keluaran) dan penjual akan melaporkan PPN yang dipotongnya yang sebelumnya dikurangkan lebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarnya (Pajak Masukan). Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus disetor sendiri...

Read the rest of this entry