Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Menurut UU PPh

Berdasarkan Pasal 25 UU PPh besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Masalahnya adalah dengan adanya tarif PPh yang baru maka jika angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2010 menggunakan dasar SPT Tahunan PPh tahun 2009 maka angsuran yang akan dilakukan tidak mencerminkan PPh yang akan terutang atas penghasilan selama tahun 2010 karena PPh yang akan terutang di tahun 2010 menggunakan tarif baru (25%) sedangkan angsuran PPh Pasal 25 masih menggunakan tarif yang lama (28%).

Sampai saat ini Direktur Pajak belum mengeluarkan ketentuan yang mengatur penghitungan PPh Pasal 25 untuk masa transisi tahun 2009 dan 2010. Aturan sebelumnya yang pernah mengatur masalah yang sama yaitu pada saat UU PPh Nomor 17 tahun 2000 diberlakukan mulai 1 Januari 2001 maka Dirjen Pajak mengeluarkan ketentuan yang mengatur penghitungan PPh Pasal 25 masa transisi tahun 2001 yaitu dengan Nomor KEP – 210/PJ./2001. Namun demikian karena aturan tersebut hanya berlaku untuk tahun 2001 maka tentunya tidak dapat digunakan untuk tahun pajak 2010.

Angsuran PPh Pasal 25 Menurut  Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Berhubung sampai saat ini belum ada penegasan khusus cara perhitungan PPh Badan tahun pajak 2010, maka acuan yang dapat digunakan selain UU PPh adalah Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009.

Menurut Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009, Formulir Induk SPT 1771 Huruf E ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN, Angka 14 huruf d- PPh YANG TERUTANG:

“Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak (angka 14c) dikalikan dengan tarif PPh dari Bagian B Nomor 4″

Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 adalah 28%.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa tarif yang digunakan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 menurut Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 adalah 28% bukan 25%.

Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Masuk Bursa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 jo. Nomor 208/PMK.03/2008, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang  berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan  yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala  terakhir yang disetahunkan di kurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan  Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12  (dua belas).

Dengan demikian tarif yang digunakan untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang  berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah untuk semester I tahun 2010 adalah berdasarkan laporan keuangan Semester II tahun 2009 yang pada saat itu tarif umum yang digunakan adalah 28%.

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Masalahnya adalah dengan adanya tarif PPh yang baru maka jika angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2009 menggunakan dasar SPT Tahunan PPh tahun 2008 maka angsuran yang akan dilakukan tidak mencerminkan PPh yang akan terutang atas penghasilan selama tahun 2009 karena PPh yang akan terutang di tahun 2009 menggunakan tarif baru sedangkan angsuran PPh Pasal 25 masih menggunakan tarif yang lama.

Sampai saat ini Direktur Pajak belum mengeluarkan ketentuan yang mengatur penghitungan PPh Pasal 25 untuk masa transisi tahun 2009. Namun demikian sebagai antisipasi maka kita dapat merujuk kepada aturan sebelumnya yang mengatur masalah yang sama yaitu pada saat UU PPh Nomor 17 tahun 2000 diberlakukan mulai 1 Januari 2001 maka Dirjen Pajak mengeluarkan ketentuan yang mengatur penghitungan PPh Pasal 25 masa transisi tahun 2001 yaitu dengan Nomor KEP – 210/PJ./2001. Dengan merujuk ketentuan tersebut maka untuk penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Besar angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2009 mulai bulan batas waktu penyampaian Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2008 dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. PPh terutang atas PKP menurut SPT Tahun 2008 dihitung menggunakan tarif lama.
2. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan tarif lama.
3. PPh terutang atas PKP menurut SPT Tahun 2008 dihitung dengan menggunakan tarif baru.
4. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2009 adalah perbandingan PPh terutang tarif  baru (angka 3) dengan tarif lama (angka 1) dikalikan dengan besarnya angsuran menurut tarif lama (angka 2).

Contoh 1 :

SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 :
-    Penghasilan Kena Pajak (PKP)                =    Rp 200.000.000,00
-    PPh Terutang (tarif lama)                         =    Rp   42.500.000,00
-    Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23 & 24)   =    Rp   6.500.000,00
-    PPh Pasal 25 + 29                                        =    Rp   36.000.000,00

PPh Pasal 25 Tahun 2009 :
Berdasarkan ketentuan lama        Rp 36.000.000,00 : 12    =    Rp     3.000.000,00

Berdasarkan ketentuan baru :
Penghasilan Kena Pajak (PKP)                    =    Rp 200.000.000,00
PPh Terutang (tarif baru)                             =    Rp.  56.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 per bulan :

56.000.000

—————–      x   Rp 3.000.000,00            =    Rp 3.952.941

42.500.000

Contoh 2 :

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2008 :
-    Penghasilan Kena Pajak (PKP)                        =    Rp 200.000.000,00
-    PPh Terutang (tarif lama)                                 =    Rp   36.250.000,00
-    Kredit Pajak (PPh Pasal 21, 22, 23 & 24)    =    Rp        250.000,00
-    PPh Pasal 25 + 29                                                =    Rp   36.000.000,00

PPh Pasal 25 Tahun 2009 :
Berdasarkan ketentuan lama        Rp 36.000.000,00 : 12    =    Rp     3.000.000,00

Berdasarkan ketentuan baru :
Penghasilan Kena Pajak (PKP)                    =    Rp 200.000.000,00
PPh Terutang (tarif baru)                             =    Rp.   25.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 per bulan :

25.000.000,00
—————–    x Rp 3.000.000,00            =    Rp   2.068.966
36.250.000,00

Simulasi di atas merupakan adopsi dari ketentuan lama yang mengatur masalah yang sama yaitu terjadi perubahan tarif PPh untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 masa transisi. Semoga Dirjen Pajak segera mengeluarkan aturan yang menegaskan cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa transisi tahun 2009.

Pemotongan pajak tersebut dihitung dari besarnya PPh 25 bulan Desember 2008. Namun, kalau wajib pajak sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tahun 2008, maka pengurangan dikalkulasi dari besarnya PPh 25 berdasarkan SPT PPh tahun 2008 itu.

Cuma, pengurangan PPh 25 tersebut tidak berlaku buat bank, badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/BUMD). Demikian pula perusahaan yang melantai di bursa, sertawajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan mesti membuat laporan keuangan berkala. Perusahaan juga masih boleh mengajukan pengurangan PPh 25 untuk masa pajak Juli hingga Desember 2009. Tapi, ada syaratnya Perusahaan itu harus bisa menunjukkan besarnya PPh yang akan terutang pada tahun ini kurang dari 75%.

Direktur Peraturan Perpajakan 1 Djonifar Abdul Fatah menyatakan, pengurangan PPh 25 itu berlaku sejak Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/2009 ditetapkan. Ini artinya, “Berlaku mulai 11 januari 2009,” katanya di Jakarta, Kamis (12/2).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang mengusulkan pengurangan PPh 25 jelas menyambut baik keluarnya peraturan tersebut. Tapi, “Semestinya soal besaran angka tidak dipatok melainkan harus disesuaikan dengan keadaan perusahaan itu sendiri. Bagaimana kalau omzetnya turun sampai 50%?” tegas Wakil Ke-tua Umum Kadin Hariyadi B. Sukamdani.

Karena itu, pekan depan Kadin bakal menghadap Dirjen Pajak untuk membahas masalah besaran angka pengurangan PPh 25.

Sumber : Kontan

Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dalam tahun 2009, kecuali bagi Wajib Pajak bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.

Besarnya Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009.

Dasar Pengurangan Angsuran

• Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung dari besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Desember tahun 2008.
• Dalarn hal Wajib Pajak telah menyampaikan Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2008, pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung dari besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2008.

Tata Cara  Pengurangan Angsuran

• Wajib Pajak  wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diminta disertai dengan:

1. penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pernberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2008 atau penghitungan sementara Pajak Penghasilan terutang tahun pajak 2008, dan
2. perkiraan penghitungan Pajak Penghasilan yang akan terutang tahun 2009, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan format sesuai Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

• Pemberitahuan sebagairnana dimaksud di atas harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi dan disampaikan paling lama tanggal 30 April 2009.

Pengurangan Angsuran Masa Juli sampai dengan Desember 2009

• Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal25 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaflar paling lama tanggai 30 Juni 2009 apabila Wajib Pajak dapat rnenunjukkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009.
• Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perkiraan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang tahun 2009 berdasarkan:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan, dan
2. perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009,

dengan format sesuai Larnpiran I dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

• Atas permohonan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pelayanan Pajak melakukan evaluasi dengan format sesuai Lampiran IV dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak di tahun 2009.
• Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan tentang besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 berdasarkan hasil evaluasi, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan  diterima lengkap, dengan format sesuai Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
• Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud  di atas Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas berakhir.
• Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak Juii sampai dengan Desember 2009 sebesar Pajak Penghasilan Pasal25 yang dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 adalah sebagai berikut:

Jatuh Tempo Pembayaran

1. Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pernberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Suat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar, yang selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini disebut utang pajak, daIam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnurn dan Tata Cara Perpajakan sebagairnana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Tata Cara Permohonan

1. Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran, harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:

a. jumlah pernbayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

b. jumlah pembayaran pajak yang dirnohen untwk ditunda dan jangka waktu penundaan.

1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu rnelunasi utang pajak tepat pada waktunya.
2. Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Jaminan

1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu.
2. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bererpa garansi bank, surat dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, seltifikat tanah, atau sertifikat depesito.
3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Jangka Waktu Angsuran

Angsuran atas utang pajak sebagaimana dirnaksud dafarn Pasal 1 ayat (3) dapat diberikan untuk:

1. paling lama 72 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas  utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar atau
2. paling lama sampai dengan butan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Penundaan atas utang pajak dapat diberikan untuk:

1. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar ; atau
2. paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Jangka Waktu Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak

Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal dlterimanya permohonan.

Keputusan  dapat berupa:

1. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
2. menyetujui jumlah angsuran pajak danlatau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak; atau
3. menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja telah terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetvjui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana menghitung angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Rumus Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib  Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
          

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1 :
                    Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan
                    Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2000 Rp 50.000.000,00 dikurangi :

                    a.    Pajak Penghasilan yang dipotong
                            pemberi kerja (Pasal 21)                                                                                    Rp 15.000.000,00

                    b.    Pajak Penghasilan yang dipungut
                            oleh pihak lain (Pasal 22)                                             Rp 10.000.000,00

                    c.    Pajak Penghasilan yang dipotong
                           oleh pihak lain (Pasal 23)                                              Rp   2.500.000,00

                    d.    Kredit Pajak Penghasilan luar
                           negeri (Pasal 24)                                                              Rp   7.500.000,00
                                                                                                                          ——————— (+)

                           Jumlah kredit pajak                                                                                                Rp 35.000.000,00
                                                                                                                                                                ——————— (-)
                        Selisih                                                                                                                           Rp 15.000.000,00

                    Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan
                    untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00
                    dibagi 12).

    Contoh 2 :
                    Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di
                    atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh
                    untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam
                    tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar
                    sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar
                    Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 6).

Angsuran PPh Pasal 25 sebelum SPT Tahunan Disampaikan
 

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Contoh    :
Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret 2001, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.

 
Angsuran PPh Pasal 25 dalam Hal Terbit SKP

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
 

Contoh    :

                    Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
                    pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001,
                    perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah
                    sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juni 2001 telah diterbitkan
                    surat ketetapan pajak tahun pajak 2000 yang menghasilkan
                    besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00.

                    Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran
                    pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp 2.000.000,00.
                    Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan
                    pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran
                    pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Angsuran PPh Pasal 25 Jika Terdapat Kompensasi Kerugian
 

Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan,Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai dengan ketentuan UU PPh.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22,  Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
 

Angsuran PPh Pasal 25 atas Penghasilan Tidak Teratur
 

Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih  kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat     insidentil.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung  berdasarkan penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut  dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang PPh, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Angsuran PPh Pasal 25 jika SPT Tahunan Terlambat Disampaikan atau Diberikan Perpajangan Menyanpaikan SPT
 

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan Wajib Pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan atau diberikan perpanjangan menyampaikan SPT, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut  dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.