Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Tahun 2009

Pada Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang akan mulai berlaku 1 Januari 2009 terdapat beberapa perubahan dalam hal Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku sekarang.

Perubahan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 adalah mengenai:

• Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan
• Saat Terutang
• Perluasan Objek PPh Pasal 22
• Perubahan tarif PPh Pasal 23
• Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26

Pembedaan Tarif Pomotongan dan Pemungutan

• Tarif bagi Wajib Pajak ber-NPWP
• Tarif bagi Wajib Pajak tidak ber-NPWP

Pengenaan tarif yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP tujuannya untuk mendorong Wajib Pajak tersebut mendaftar dan memperoleh NPWP

• Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada saat biaya dibebankan (diakui) dalam pembukuan dihapuskan.
• Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi:
  • Saat dibayarkan;
  • Saat disediakan untuk dibayarkan; dan
  • Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.

• WP yang membeli barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.

Perluasan Objek PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya PPh yang berlum dibayar karena pembelian barang yang tergolong sangat mewah mencerminkan potensi kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar.

Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:

• 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya;
• 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

• Perluasan objek baru:
  • Keuntungan karena pembebasan utang

• Penegasan:
  • Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

Dengan adanya perluasan objek PPh Pasal 26 maka Keuntungan karena pembebasan utang yang selama ini tidak bisa dilakukan pemotongan.  Ketentuan baru tersebut juga menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan bunga.

1. Daftar Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh Sebelum 2009
2. Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 tahun 2009
3. Daftar Tarif Pemotongan PPh 2009

Klinik-Pajak.com akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perpajakan Indonesia. Jika tertarik dengan tulisan dan informasi yang ada di Klinik-Pajak.com, silahkan langganan berita terbaru melalui email klik , atau melalui feed reader klik . Artikel ini boleh dipublikasikan ulang, dengan syarat menyebutkan sumber, judul asli dan link ke artikel ini. Terima kasih.Member