Penghapusan Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan
(dibaca 1,335 kali)
Sebagaimana telah banyak diberitakan bahwa Dirjen Pajak akan memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 sebesar Rp 100.000,00 yang diberikan kepada Orang Pribadi yang memasukkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 paling lambat 31 Desember 2009. Timbul pertanyaan adalah bagaimana tata cara penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dirjen Pajak dapat menggunakan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP sehingga sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan secara jabatan.
Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP :
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
Tata Cara Penghapusan Sanksi Terlambat Lapor
Kewenangan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP berada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar akan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang diusulkan untuk diberikan penghapusan sanksi termbat lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terhadap usul penghapusan sanksi tersebut dan jika memenuhi syarat akan diterbitkan keputusan penghapusan sanksi administrasi terlambat lapor.
, atau melalui feed reader klik 
. 
Terima kasih.
