Download
(dibaca 42,291 kali)
Hot Download:
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/Pj/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan ) Pasal 21 Tahun 2008 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Soal Jawab Pengisian SPT
Download Materi USKP
- Download Soal-soal Brevet A
- Download Soal-soal Brevet B
- Download Soal-soal Brevet C
- Download Formulir USKP
Download Aplikasi eSPT 
Download Peraturan Pajak Terbaru
- Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 tentang Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 23
- PMK-250/PMK. 03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
- PERPU No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Sunset Policy)
- PER-2/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran Dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- PER-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak
- PER-42/PJ/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
- PER-39/PJ./2008 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 Beserta Petunjuk Pengisiannya
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2008 Tentang Perubahan Atas PP No 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas PPh Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
- PER-35/PJ.2008 tanggal 9 September 2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- SE-05/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penyampaian PP No 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiSE-03/PJ.03/2008 Tentang Penentuan Status Beneficial Owner Sebagaimana Dimaksud Dalam P3B Antara Indonesia Dengan Negara MitraSurat Edaran Nomor SE- 4/PJ.03/2008 tentang Penegasan Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4) Sehubungan Dengan Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Bentuk Usaha Tetap Yang Melaksanakan Proyek Pemerintah Yang Dananya Berasal Dari Hibah Dan/atau Dana Pinjaman Luar Negeri
- SE-47/PJ/2008 tanggal 29 Agustus 2008 Tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Dan Surat Penegasan Tentang Penggunaan Metode Q.Q. Pada Faktur Pajak Standar
- SE – 37/PJ/2008 Tentang PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENERUSAN PENGIRIMAN PAKET INTERNASIONAL DI LUAR DAERAH PABEAN
- PER-24/PJ/2008 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
- PER-29/PJ/2008 Tentang Bentuk, Isi Dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy)Bagi PKP Yang Dikukuhkan Di KPP, Dalam Rangka Pengolahan Data Dan Dokumen DI Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
- PER-28/PJ/2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pemberian Izin Menggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan Dan Pemekaran Usaha
- KEP-112/PJ/2008 Tentang Tempat dan Saat Mulai Berlakunya SPT Masa PPN Formulir 1108 Pada KPP Di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat
- PER-30/PJ/2008 tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian, pengadministrasian serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Download Formulir Pajak
- SPT Tahunan PPh Tahun 2008:
- Formulir PPN 1108 : Formulir SPT PPN 1108 & Buku Petunjuk SPT Masa PPN 1108
- SPT Masa PPN 1107
- SPT Tahunan PPh Pasal 21
- Petunjuk Pengisian 1721
- SPT Tahunan PPh Badan 1770 (US$)
- SPT Tahunan PPh Badan 1770 (Rp)
- Petunjuk Pengisian 1771
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770
- Petunjuk Pengisian 1770
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S
- Petunjuk Pengisian 1770S
Donwload Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undanga Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2000
Donwload Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- PP-80/2007 TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- PMK No. 22-PMK.03-2008 ttg Syarat, Hak, dan Kewajiban Kuasa
- TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
- TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
- WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
- BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
Download Indonesian Tax Law
Download Lainya
- Daftar Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Perhitungan Gross-up PPh Pasal 21
- Kode MAP
- Form Pendaftaran NPWP
- SSB
- SSBP
- SSP
- SPOP PBB
- Faktur Pajak
- Sunset Policy
- Alamat KPP terbaru
Klinik-Pajak.com akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perpajakan Indonesia. Jika tertarik dengan tulisan dan informasi yang ada di
Klinik-Pajak.com, silahkan langganan berita terbaru melalui email klik
, atau melalui feed reader klik 
. Artikel ini boleh dipublikasikan ulang, dengan syarat menyebutkan sumber, judul asli dan link ke artikel ini. 
Terima kasih.
, atau melalui feed reader klik . Artikel ini boleh dipublikasikan ulang, dengan syarat menyebutkan sumber, judul asli dan link ke artikel ini. Terima kasih.
pro gumilang,
baca Pasal 16D UU PPN (yang lama, krn yg baru belum mulai berlaku).
kata kunci ada pada kata2 setelah kata “sepanjang…” kemudian lanjutkan dengan Pasal 9 UU PPN (untuk pengkreditan PM). mungkin bisa berkenan bagi Anda.
Jawab
Yth.
Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon bantuannya, saat ini saya menghadapi kasus dimana perusahaan tempat saya bekerja mengajukan penghapusan NPWP, akte pembubaran sdh kami lampirkan namun karena perusahaan memiliki aset yang besar, maka sedikit dipersulit, kami diharuskan membayar PPN jika aset tersebut dijual, padahal saat pembelian aset tsb kami sdh dikenakan PPN dan sesuai dg UU PPN Pasal 9 kami tidak bisa mengkreditkan PPN masukan atas pembelian aset tsb dikarenakan kami bukan Pengusaha Kena Pajak. jadi saat pembelian sifatnya sebagai faktur pajak sederhana, nah kalau sekarang kami harus membayar PPN lagi pdhl wkt pembelian sdh dikenakan apakah adil bagi kami? mohon petunjuknya apa yang musti saya lakukan. terimakasih………..
Jawab