Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Kegiatan Membangun Sendiri baik di UU PPN yang lama maupun yang baru tetap terutang PPN. Aturan terbaru mengenai Kegiatan Membangun Sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri, yang terbit tanggal 22 Februari 2010. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2010. Objek PPN Kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,... [Read more of this review]
Tata Cara Pembuatan, Pembetulan dan Penggantian Faktur Pajak
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mulai berlaku 1 April 2010, maka terdapat beberapa ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Salah satunya adalah mengenai Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2010 tanggal 22 Februari 2010. Berikut ini akan disampaikan... [Read more of this review]
UU PPN dan PPnBM Terbaru No 42 Tahun 2009
Telah terbit Undang-undang terbaru yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang terbit tanggal 15 Oktober 2009. UU PPN dan PPnBM tersebut mulai berlaku 1 April 2010. Silahkan Download: Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan... [Read more of this review]
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM
DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada hari Rabu 16 September 2009. Berikut ini disampaikan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM berdasarkan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tanggal... [Read more of this review]
Pembebasan PPN Penerbangan Luar Negeri
Bagi perusahaan yang melakukan Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu diberikan fasilitas dimana kegiatan penerbangan luar negeri dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri. Fasilitas Pembebasan PPN Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh... [Read more of this review]
Fasilitas Perpajakan di Kawasan Bebas
Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang memberikan fasilitas pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas yang diatur dengan: Peraturan Pemerintah Nomor PP NO 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Peraturan Menteri Keuangaan Nomor PMK-45/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan PPN... [Read more of this review]
Pemusatan PPN di KPP WP Besar dan KPP Madya
Seiring dengan pelaksanaan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka saat ini terdapat 3 jenis Kantor Pelayanan Pajak yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar , terdiri dari: Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu; Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua; atau Kantor Pelayanan Bajak Badan Usaha Milik Negara; Kantor Pelayanan Pajak Madya , terdiri dari: Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu; Kantor Pelayanan Pajak Penanaman... [Read more of this review]
PPN Kegiatan Membangun Sendiri
Bagi sebagian masyarakat membangun sendiri rumah atau bangunan dengan menyewa tukang bangunan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, lebih disukai daripada diserahkan kepada developer (pengembang) untuk melakukan pembangunan . Pertimbangannya dapat bermacam-macam namun umumnya untuk menekan biaya. Sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri terdapat kewajiban perpajakan yang melekat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16C UU PPN. Syarat agar kegiatan... [Read more of this review]
Kewajiban PPN Pedagang Emas
Krisis finansial global yang terjadi saat ini semakin menguatkan teori diversifikasi yang menyatakan don’t put all your eggs in one basket, karena seiring dengan kejatuhan pasar saham maka bagi investor yang melakukan investasi hanya di pasar saham merasakan dalam waktu sesaat nilai investasinya terjun bebas. Oleh karena itu saat ini sebagian orang mulai memikirkan bentuk investasi apa yang relatif aman, mungkin investasi dalam emas bisa menjadi salah satu pilihan portofolio investasi. Pada kesempatan ini saya tidak akan... [Read more of this review]
PPN Pedagang Eceran
Disadari bahwa melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar bagi pedagang kecil atau istilahnya dikenal dengan Pedangan Eceran merupakan hal yang sulit dilakukan. Untuk mempermudah Pedangan Eceran dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai terdapat dua pilihan yaitu: Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dimana penghasilan netonya untuk PPh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, atau Menggunakan Mekanisme Umum Pedangan Eceran Menggunakan Pedoman Penghitungan... [Read more of this review]
