Juklak PPh Final Pengalihan Tanah/Bangunan
Sehubungan dengan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP real estat) masih menimbulkan pertanyaan maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 80/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak... [Read more of this review]
Ketentuan Baru Peralihan PPh Jasa Konstruksi
Pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur ketentuan peralihan PPh Jasa Konstruksi dari tahun 2008 ke tahun 2009 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Berikut akan dibahas hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Atas Kontrak Sebelum 1 Agustus 2008 dan Pembayaran... [Read more of this review]
Pembebasan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 bahwa tidak semua pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan terutang PPh Final. Untuk mengatur tata cara pemberian pengecualian PPh Final tersebut maka Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pernberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemugutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPh Final pengalihan hak atas... [Read more of this review]
Aturan Peralihan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan
Sehubungan dengan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2008 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan... [Read more of this review]
PPh atas Bunga Simpanan Koperasi dan Transaksi Derivatif
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pengenaan PPh atas bunga simpanan koperasi, dan transaksi derivatif, masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, dan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan di Bursa. PPh atas Bunga Simpanan Koperasi Dikenakan PPh Final Penghasilan... [Read more of this review]
Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru Pajak Penghasilan atas bunga obligasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, tanggal 9 Februari 2009. Sifat Pemotongan PPh Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pengecualian Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah: Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian... [Read more of this review]
PPh atas Dividen Orang Pribadi
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima dividen akan dikenakan PPh Final sebesar 10%, hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Deviden Yang diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009. Objek, Tarif dan Sifat Pemotongan PPh Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pemotong... [Read more of this review]
PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2008. Sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008... [Read more of this review]
Tata Cara Pelaksanaan PPh Jasa Konstruksi
Sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, maka Menteri Keuangan tanggal 20 November 2008 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut: Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi... [Read more of this review]
Pokok-Pokok Perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan akan berlaku mulai 1 Januari 2009, waktu yang tidak lama lagi. Oleh karena itu mengetahui Pasal-pasal mana saja yang berubah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan dunia perpajakan agar dapat dilakukan tax planning di tahun depan. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang PPh Baru Undang-undang Nomor... [Read more of this review]
