Klinik-Pajak.com | Portal Pajak Indonesia » PPh 21

Penghitungan PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI

ruditigan — Wed, 26 Jan 2011 01:14:36 +0000

Berikut ini akan disampaikan cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...

Read the rest of this entry

Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD

ruditigan — Mon, 03 Jan 2011 01:32:03 +0000

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi: Pejabat Negara,...

Read the rest of this entry

Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Pegawai Perusahaan Luar Negeri di Indonesia

ruditigan — Thu, 26 Aug 2010 16:30:44 +0000

Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia

PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010

ruditigan — Wed, 25 Aug 2010 04:51:48 +0000

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan terbaru.

PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT

ruditigan — Mon, 25 Jan 2010 03:05:08 +0000

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut...

Read the rest of this entry

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bukan Pegawai

ruditigan — Mon, 12 Oct 2009 01:50:11 +0000

Pada kesempatan ini akan dibahas cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai seperti tenaga ahli pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, distributor multi level marketing atau direct selling, petugas dinas luar asuransi dan agen iklan, yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan...

Read the rest of this entry

PPh Pasal 21 atas THR Tahun 2009

ruditigan — Tue, 25 Aug 2009 16:10:20 +0000

Saat ini umat Muslim telah memasuki bulan Ramadhan yang akan diakhiri dengan perayaan Hari Raya Lebaran. Sesuai dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja maka setiap perusahaan wajib memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Dengan berlakunya Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku 1 Januari 2009 maka ketentuan mengenai pemotongan PPh...

Read the rest of this entry

PPh Pasal 21 DTP Pekerja Outsourcing, Cabang dan Maklon

ruditigan — Tue, 07 Jul 2009 14:00:36 +0000

Berdasarkan berita yang tersebar di media bahwa program stimulus fiskal berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan karyawan yang tidak lebih dari Rp 5 juta untuk sektor-sektor tertentu (Sektor Usaha Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan) kurang mencapai sasaran karena masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakannya karena kurangnya pemahaman mengenai kriteria untuk mendapatkan fasilitas berupa...

Read the rest of this entry

SPT Masa PPh Pasal 21 Form 1721 dan Bukti Potong

ruditigan — Fri, 05 Jun 2009 02:54:45 +0000

Untuk mengakomodasi peraturan terbaru tentang PPh Pasal 21 dimana setiap pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan bukti potong serta ditiadakannya SPT Tahunan PPh Pasal 21, maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal...

Read the rest of this entry

Dasar PPh Tenaga Ahli Ditetapkan

ruditigan — Thu, 28 May 2009 04:41:31 +0000

Pemerintah menetapkan dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan itu ditegaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak pada 25 Mei 2009 No. PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan/ PPh pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan...

Read the rest of this entry