Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Pegawai Perusahaan Luar Negeri di Indonesia
Pasal 18 ayat (3d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada Selasa 24 Agustus 2010 telah mengeluarkan surat edaran, menginstruksikan kepada perusahaan, maksimal H-7 sebelum lebaran, THR harus diterimakan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan telah diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT
Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur oleh PMK Nomor 16/PMK.03/2010 dan PP Nomor 68 Tahun 2009 tersebut. Uang Pesangon Uang Pesangon... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bukan Pegawai
Pada kesempatan ini akan dibahas cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai seperti tenaga ahli pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, distributor multi level marketing atau direct selling, petugas dinas luar asuransi dan agen iklan, yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Petunjuk teknis... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 atas THR Tahun 2009
Saat ini umat Muslim telah memasuki bulan Ramadhan yang akan diakhiri dengan perayaan Hari Raya Lebaran. Sesuai dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja maka setiap perusahaan wajib memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Dengan berlakunya Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku 1 Januari 2009 maka ketentuan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas THR juga mengalami perubahan. Berikut ini akan dibahas bagaimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas THR sesuai dengan aturan... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 DTP Pekerja Outsourcing, Cabang dan Maklon
Berdasarkan berita yang tersebar di media bahwa program stimulus fiskal berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan karyawan yang tidak lebih dari Rp 5 juta untuk sektor-sektor tertentu (Sektor Usaha Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan) kurang mencapai sasaran karena masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakannya karena kurangnya pemahaman mengenai kriteria untuk mendapatkan fasilitas berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), oleh karena itu Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor... [Read more of this review]
SPT Masa PPh Pasal 21 Form 1721 dan Bukti Potong
Untuk mengakomodasi peraturan terbaru tentang PPh Pasal 21 dimana setiap pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan bukti potong serta ditiadakannya SPT Tahunan PPh Pasal 21, maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26. Hal-hal khusus yang diatur dalam PER-32/PJ/2009 bahwa : Pemotong Pajak wajib melaporkan daftar Pegawai/ Penerima Pensiun... [Read more of this review]
Dasar PPh Tenaga Ahli Ditetapkan
Pemerintah menetapkan dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan itu ditegaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak pada 25 Mei 2009 No. PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan/ PPh pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Ketentuan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjosaputra... [Read more of this review]
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21
Untuk mengatur Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan – 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap 2009
Berikut ini akan dibahas mengenai tata cara, tarif dan contoh penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Dasar hukum: Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan... [Read more of this review]
