Berikut ini akan disampaikan cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…
PPh 21 Archives
Penghitungan PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI
Wednesday, January 26th, 2011 at
8:14 am
Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD
Monday, January 3rd, 2011 at
8:32 am
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi: Pejabat Negara,…
Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Pegawai Perusahaan Luar Negeri di Indonesia
Thursday, August 26th, 2010 at
11:30 pm
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010
Wednesday, August 25th, 2010 at
11:51 am
PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT
Monday, January 25th, 2010 at
10:05 am
Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut…
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bukan Pegawai
Monday, October 12th, 2009 at
8:50 am
Pada kesempatan ini akan dibahas cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai seperti tenaga ahli pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, distributor multi level marketing atau direct selling, petugas dinas luar asuransi dan agen iklan, yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan…
