Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Pegawai Perusahaan Luar Negeri di Indonesia
Pasal 18 ayat (3d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada Selasa 24 Agustus 2010 telah mengeluarkan surat edaran, menginstruksikan kepada perusahaan, maksimal H-7 sebelum lebaran, THR harus diterimakan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan telah diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah... [Read more of this review]
Perlakuan Zakat dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa: untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf... [Read more of this review]
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Pedagang Pengecer
Dalam ketentuan UU PPh terdapat kewajiban membayar pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang disebut dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha ketentuan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan diatur berbeda dengan Wajib Pajak lainnya. Ketentuan mengenai perhitungan angsuran PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi sebagai... [Read more of this review]
Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010
Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 bahwa tarif PPh untuk Badan tahun 2009 dan 2010 dan seterusnya tidak sama, dimana tarif PPh Badan tahun 2009 sebesar 28% tetapi tarif untuk tahun 2010 dan seterusnya adalah 25%. Perbedaan tarif tersebut menyebabkan pertanyaan khususnya bagaimana menghitung angasuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2010. Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Menurut UU PPh Berdasarkan Pasal 25 UU PPh besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan... [Read more of this review]
Pengertian Penghasilan Sewa dan Jasa Teknik, Manajemen, dan Konsultan
Dalam rangka untuk memberikan kesamaan pemahaman atas pengertian penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan, Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 35 /PJ/2010 tentang Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang... [Read more of this review]
SPT Tahunan Wanita Kawin Dengan NPWP Sendiri
Selama ini banyak pertanyaan mengenai pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan penegasan mengenai hal tersebut yaitu dengan Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2010 tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan... [Read more of this review]
Pengganti Surat Keterangan Domisili (Form-DGT)
Penerapan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tanggal 5 November 2009 yang diralat tanggal 15 Desember 2009 (ralat mengenai bentuk SKD) dan PER – 62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 dalam pelaksanaanya banyak menimbulkan pertanyaan khususnya mengenai penggunaan Form-DGT 1 dan Form-DGT 2 sebagai syarat penerapan P3B. Sesuai dengan Pasal 3 PER - 61/PJ/2009: Pemotong/Pemungut... [Read more of this review]
Fasilitas Penurunan Tarif PPh Tahunan Badan
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2009 sudah semakin dekat yaitu paling lambat tanggal 30 April 2010. Sekedar mengingatkan bahwa khusus untuk Wajib Pajak berbentuk badan sesuai dengan Undang-undang PPh terbaru 36 tahun 2008 yang berlaku mulai tahun pajak 2009 diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50% , yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.800.000.000, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal... [Read more of this review]
PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT
Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur oleh PMK Nomor 16/PMK.03/2010 dan PP Nomor 68 Tahun 2009 tersebut. Uang Pesangon Uang Pesangon... [Read more of this review]
