Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan diturunkan dari 0,5 persen terhadap nilai jual obyek pajak menjadi paling tinggi 0,3 persen dari NJOP. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pemungutan PBB. Kewenangan penetapan tarif PBB akan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31 Desember 2013. ”Saat ini, basis data PBB mencapai 92 juta obyek pajak. Itu akan kami distribusikan secara bertahap kepada daerah. Namun, daerah harus memiliki perangkat teknologi informasi... [Read more of this review]

Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai peraturan pelaksanaan dari  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan maka telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 46/PJ/2009, yang terbit tanggal 24 Agustus 2009. Cara Pengajuan Pengurangan PBB Pengurangan dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang dapat diajukan secara : perseorangan,... [Read more of this review]

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan terbaru tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 17 Juni 2009,  berikut ini akan dibahas hal -hal yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009. Subjek Pengurangan PBB Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak: karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab... [Read more of this review]

Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB

Dalam rangka penentuan Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009  Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan, menetapkan besarnya Nilai Perolehan... [Read more of this review]

Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Selama ini banyak pemilik tanah/bangunan kesulitan untuk mengetahui besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperlukan untuk berbagai hal misalnya untuk menentukan dasar pengenaan untuk BPHTB dan PPh Pengalihan Tanah/Bangunan dalam hal tanah/bangunan yang dimiliki akan dijual.  Bagi Wajib Pajak yang ingin mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah/bangunan yang dimilikinya dapat mengajukan Permohonan Surat Keterangan NJOP ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Hal tersebut diatur dalam SE-9/PJ/2009 Tentang Penegasan... [Read more of this review]

SMS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bagi Wajib Pajak yang ingin mengetahui informasi mengenai PBB atas tanah dan/atau bangunan miliknya dapat dilakukan melalui Handphone: Ketik:   PBB(spasi)nomor objek pajak(spasi)tahun pajak Contoh: PBB 31.74.021.002.012-0371.0 2008 Kirim ke 081317872525. Artikel Terkait:Tidak ada Read More →

Kewajiban Memiliki NPWP dalam Rangka Penjualan Tanah dan Bangunan

Bagi Anda yang berencana menjual atau membeli tanah dan bangunan (rumah) dalam waktu dekat segeralah mengurus NPWP bagi yang belum memilikinya, karena Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan PER-35/PJ.2008 tanggal 9 September 2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. [Read more of this review] Artikel Terkait:Juklak PPh Final Pengalihan Tanah/BangunanPembebasan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah/BangunanAturan Peralihan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan Read More →

Bentuk Dan Isi Formulir SPPT PBB 2009

Dirjen Pajak pada tanggal 2 September 2008 telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tentang  Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB)  dengan Nomor PER- 34/PJ/2008  yang mulai berlaku 1 Januari 2009. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak. SPPT sebagaimana dimaksud... [Read more of this review]

Batas Waktu Penerbitan SPPT, SKP, dan STP, serta Daluwarsa Penagihan PBB

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai batas waktu penerbitan ketetapan dan penagihan PBB berkaitan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka untuk memberikan penegasan atas pertanyaan tersebut maka Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-48/PJ/2008 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan... [Read more of this review]

Latihan Perhitungan PBB & BPHTB

LATIHAN SOAL PBB  Perum Perumnas mendirikan Rumah Susun dengan data sebagai data sebagai berikut: a. Luas Tanah 7.000 M2, NJOP = Rp 394.000/ M2 (Kelas A22) b. Luas Bangunan Hunian: tipe 21 (200 unit) tipe 36 (100 unit) tipe 48 (50 unit) Luas Bangunan Hunian = 10.200 M2 NJOP Bangunan Hunian = Rp 365.000/ M2 (Kelas A8) c. Bangunan Bersama  Tangga, Kaki Lima seluas 1.800 M2, Kelas A8 d. Bangunan Sarana  Jalan, Tempat Parkir, dll = 2.000 M2, Kelas A8 Hitunglah PBB untuk masing-masing tipe hunian?  Jawab:   NJOP... [Read more of this review]