Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia dan memberikan peluang bagi para pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan dan pensiunan untuk mengembangkan karier dalam dunia usaha.

“Koperasi adalah saka guru perekonomian sehingga perlu dikembangkan. Seperti bank, koperasi juga memberikan bunga atas simpanan anggotanya. Pajak atas bunga simpanan ini yang diturunkan sehingga kami harap lebih banyak orang yang mau menjadi anggota koperasi,” ungkap Dasto Ledyanto, Kepala Subdirektorat Pajak Penghasilan (PPh), Pemotongan dan Pemungutan dan Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak, di Jakarta, Jumat (23/7/2010).

Keringanan pajak atas bunga simpanan koperasi itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/ PMK.03/2010. Di dalamnya diatur, untuk bunga simpanan koperasi hingga Rp 240.000 per bulan, tidak ada PPh yang dibebankan alias nol persen. Sebelumnya, untuk simpanan hingga Rp 240.000 dikenai pajak 15 persen.

Kini, bunga simpanan koperasi di atas Rp 240.000 per bulan hanya dikenai PPh 10 persen dan bersifat final. “Bandingkan dengan pajak atas bunga deposito yang mencapai 20 persen atau pajak atas bunga obligasi yang mencapai 15 persen. Pajak bunga simpanan koperasi jauh lebih rendah,” tutur Dasto.

Pajak pesangon

Pada saat yang sama, pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 16/PMK.03/2010 yang isinya memberikan insentif bagi semua penerima pesangon, tunjangan hari tua (THT), jaminan hari tua (JHT), atau dana pensiun. Sebelumnya, pajak atas pesangon, THT, JHT, atau dana pensiun yang besarnya Rp 25 jut-Rp 50 juta masih dikenai 5 persen, sekarang pajak atas pesangon, THT, JHT, atau dana pensiun hingga Rp 50 juta adalah nol persen.

Menurut Dasto, dengan aturan tarif PPh baru tersebut, ada distribusi keadilan, di mana penerima penghasilan yang lebih besar, pajaknya semakin tinggi. Dengan adanya insentif pajak ini, para penerima pesangon, THT, JHT, atau dana pensiun diharapkan mendapatkan modal untuk usaha baru atau sekadar untuk menikmati masa tuanya.

“Dengan tarif baru ini, orang yang menerima pesangon Rp 50 juta, misalnya, bisa mendapatkan take home pay Rp 50 juta karena pajaknya nol persen,” ujarnya.

Dasto menuturkan, PPh atas pesangon, THT, JHT, atau dana pensiun dapat dibayar oleh kantor tempat orang itu bekerja atau dibayar oleh orang itu sendiri. “Kami perbolehkan jika perusahaan menanggung PPh Pasal 21,” katanya.

Pajak tempat usaha

Sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-32/Pj/ 2010 tentang kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT). WP OPPT itu tidak lain adalah setiap wajib pajak yang memiliki satu atau lebih tempat usaha yang bisa menjadi obyek pajak PPh Pasal 25 atau PPh yang dibayar secara berangsur-angsur setiap bulannya. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh dari warung, kios, atau toko yang ada di perumahan atau di mal terkena pajak ini.

Besaran PPh Pasal 25 untuk tempat usaha seperti itu ditetapkan 0,75 persen terhadap peredaran bruto. Sebelumnya, tidak ada kejelasan mengenai tarif PPh Pasal 25 untuk tempat usaha ini dan sulit diterapkan karena tidak mudah mengukur kebenaran omzet suatu usaha, selain dari pengakuan pedagangnya sendiri.

Pengamat pajak Ruston Tambunan mengingatkan, ada potensi lebih bayar pajak bagi pedagang yang mendapatkan penghasilan di bawah perhitungan standar Ditjen Pajak. Sebab, ketentuan 0,75 persen dari peredaran bruto itu diambil dengan asumsi penghasilan kena pajak neto atau peredaran bruto setelah dikurangi biaya-biaya dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah 7,5 persen dari peredaran bruto.

“Tentu ini tidak wajar bagi pedagang pengecer yang rata-rata penghasilan kena pajaknya, misalnya, 4 persen sebulan. Ini akan mengakibatkan lebih bayar,” ungkapnya. (OIN)

Sumber: Kompas.com

Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh), Pemotongan, Pemungutan, dan PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak Dasto Ledyanto mengatakan, pihaknya akan mulai mengenakan PPh atas pendapatan dari reksa dana secara bertahap mulai tahun 2011.

“Mulanya ini kan tidak ada, baru diatur kemudian,” ujar Dasto dalam seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/7/2010).

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi diatur bagi mereka yang bertransaksi reksa dana, maka instrumen reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dikenakan aturan pengenaan pemotongan PPh.

Pengenaan PPh tersebut diterapkan secara bertahap, agar memberi kelonggaran waktu sekaligus kesiapan transisi bagi para nasabah reksa dana. Untuk 2009-2010, masih dikenakan tarif 0%, mulai awal 2011 hingga 2013 dikenakan tarif 5%, dan untuk tahun 2014 dan selanjutnya dikenakan pajak 15%.

Pemotongan pajak diberlakukan sesuai dengan peraturan terbaru dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPh.

Namun, bukan hanya reksa dana, penerapan tarif baru juga akan diberlakukan bagi obligasi lain dengan kupon atau diskonto dari obligasi tanpa bunga.

“Atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi, itu dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final,” jelasnya.

Ketentuan ini berlaku bagi semua bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dan juga berlaku untuk wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Ramdhania El Hida – detikFinance

Jika perkiraan itu tepat, ini sungguh keterlaluan. “Angka Rp 1.300 triliun itu signifikan karena setara dengan 60 persen total transaksi yang mencapai Rp 2.100 triliun,” kata pengamat perpajakan, Narliswandi Piliang, dalam seminar dengan tajuk “Reformasi Perpajakan”, Selasa (29/6/2010).

Narliswandi menyatakan, angka tersebut berasal dari Seksi Transfer Pricing Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang diolah berdasarkan data milik Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). “Transfer pricing biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kita untuk meminimalkan nilai pajak yang dibayar melalui rekayasa harga,” ungkap dia.

Transfer pricing adalah trik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan lewat cara bertransaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri memakai harga yang tak wajar. Akibatnya, perusahaan tampak rugi atau untung tipis dan akhirnya membayar pajak penghasilan (PPh) nilai lebih kecil dari seharusnya atau membayar PPH sama sekali.

Narliswandi kecewa pada Ditjen Pajak yang hanya menempatkan 12 orang untuk mengendus praktik transfer pricing. “Itu pun tak semua paham,” ujar dia. Ia menambahkan, Ditjen Pajak baru membentuk Seksi Transfer Pricing pada 2007 lalu, setelah banyak perusahaan yang mengaku rugi.

Indonesia semestinya bisa meniru Singapura yang lebih tegas menangani transfer pricing. Negeri Merlion itu mengharuskan penanam modal asing yang tak untung dalam lima tahun untuk angkat kaki dari bumi Singapura.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi menuturkan, transfer pricing memang berpotensi terhadap kemungkinan penyalahgunaan pajak. Namun, untuk mengendus praktik tersebut tidak mudah, perlu keahlian khusus. “Sebetulnya keahliannya sudah ada, tinggal memanfaatkan dan keseriusan untuk menangani saja,” ujar dia.

Menurut Anwar, perlu ada langkah nyata dari Ditjen Pajak untuk menangani praktik transfer pricing, termasuk menjalin kerja sama dengan negara lain. “Seperti yang digagas dalam G-20 (Kelompok 20),” kata Anwar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, direktoratnya sudah menyiapkan sumber daya di bidang transfer pricing sebanyak 1.015 orang yang tersebar di kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia. Plus, menempatkan 15 intelijen di luar negeri. (Kontan/Irma Yani)

Sumber: Kompas.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-01/PANPEN/V/2010

TENTANG

PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

TINGKAT SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2010

Dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2010, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan R.I. yaitu :

I.     UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN TENAGA SARJANA/PASCA SARJANA

1.  Sekretariat Jenderal;

2.  Direktorat Jenderal Anggaran;

3.  Direktorat Jenderal Pajak;

4.  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5.  Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

6.  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

7.   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

8.   Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

9.   Inspektorat Jenderal;

10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

11. Badan Kebijakan Fiskal;

12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

II.    KUALIFIKASI PENDIDIKAN

III.   SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia minimal 18 tahun, per tanggal 10 Mei 2010;
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS;
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
7. Berkelakuan baik;
8. Sehat Jasmani dan Rohani;
9. Bersedia bekerja pada instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Persyaratan Khusus

1. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 dalam skala 4 atau 3,75 dalam skala 5 bagi lulusan Sarjana (S1) dan 3,25 dalam skala 4 atau 4,06 dalam skala 5 bagi lulusan Pasca Sarjana (S2);
2. Umur pada tanggal 10 Mei 2010, tidak lebih dari 27 tahun bagi pelamar lulusan S1 (tanggal lahir 10 Mei 1983 dan setelahnya), dan 30 tahun bagi pelamar lulusan S1 Akuntansi yang memiliki register negara untuk Akuntan dan lulusan S2 (batas tanggal lahir 10 Mei 1980 dan setelahnya);

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilaksanakan secara on-line melalui website http://ppcpns.depkeu.go.id mulai tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010;

2.   Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara on-line dapat mengunduh (download) Formulir Pendaftaran On-line, Surat Pernyataan, dan Tanda Bukti Pendaftaran;

3.   Pelamar wajib:

3.1.    Setelah mengisi Formulir Pendaftaran, membubuhi pas photo berwarna terbaru ukuran 3×4 cm pada Berkas Formulir Pendaftaran On-line, membubuhi materai Rp6.000,00  dan menandatanganinya;

3.2.    Membubuhi materai Rp6.000,00  dan menandatangani Surat Pernyataan;

3.3.    Membubuhi pas photo berwarna terbaru ukuran 3×4 cm (sama dengan foto yang tertempel di Berkas Formulir Pendaftaran) pada Berkas Tanda Bukti Pendaftaran dan menandatanganinya.

1. Pelamar wajib mengirimkan Berkas Formulir Pendaftaran dengan stofmap berwarna :
   1. Merah untuk Sarjana (S1);
   2. Kuning untuk Sarjana (S2) dan S1 Akuntansi (memiliki register negara untuk Akuntan).

beserta lampirannya dengan urutan dari atas sebagai berikut:

4.1.    Fotokopi KTP yang masih berlaku;

4.2.    Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi (cap dan tanda tangan asli) oleh pejabat yang berwenang (Rektor/Dekan/Direktur Program/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut, atau Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi, atau Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) sebanyak 1 lembar (Tanda Lulus Sementara/Surat Keterangan Lulus Tidak Berlaku);

4.3.    Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisasi (cap dan tanda tangan asli) oleh pejabat yang berwenang (Rektor/Dekan/Direktur Program/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut, atau Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi, atau Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) sebanyak 1 lembar;

4.4.    Fotokopi Sertifikat Register Negara untuk Akuntan bagi yang mendaftar untuk program studi S1 Akuntansi (memiliki register negara untuk Akuntan) sebanyak      1 lembar;

4.5.    Fotokopi Sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) bagi yang mendaftar untuk program studi S1 Manajemen (Keuangan, bersertifikat CFA) sebanyak 1 lembar;

4.6.    Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang minimal dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor setempat sebanyak 1 lembar yang masih berlaku;

4.7.    Surat Keterangan Berbadan Sehat (asli) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang masih berlaku;

4.8.    Surat Pernyataan yang telah diunduh, dibubuhi meterai Rp.6000,00 dan ditandatangani.

Berkas Formulir Pendaftaran ditempel di cover stofmap tersebut.

1. Stopmap yang berisi lamaran dimasukkan dalam amplop coklat ukuran folio dan dikirim melalui Kantor Pos kepada:

Ketua Panitia Pusat Penyaringan/Penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tahun Anggaran 2010

melalui P.O. BOX 1001 Jakarta 10000. Berkas lamaran paling lambat diterima Panitia Pusat paling lambat 29 Mei 2010 (Cap Pos). Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar;

1. Pada pojok kiri atas amplop dituliskan tempat Lokasi Tes/Ujian dan kode Kualifikasi sesuai yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran On-line. Lokasi Tes/Ujian yang sudah dipilih tidak diperkenankan diganti selama peserta mengikuti tahapan tes

Contoh     :    Jakarta / 21  (Lokasi Ujian / Program Studi Matematika)

1. Pelamar dapat melihat pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 16 Juni 2010 melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://ppcpns.depkeu.go.id;

1. Informasi lebih lanjut mengenai Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://ppcpns.depkeu.go.id.

IV.   LAIN-LAIN

Dalam proses pendaftaran, Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :

1.  Dalam rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini Panitia Pusat Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak mengadakan surat-menyurat dan tidak memungut biaya apapun selama proses seleksi/tes.

2.  Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes/ujian ditanggung oleh pelamar.

3.  Setiap Pelamar dapat melihat Pengumuman hasil setiap tahapan tes/ujian secara on-line melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id. dan Papan Pengumuman di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah sesuai dengan lokasi tes (TIDAK DIUMUMKAN DI SURAT KABAR).

4.  Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran untuk bekerja di lingkungan/unit Kementerian Keuangan yang sampai pengumuman ini belum mendapat balasan, sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, wajib mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang berlaku (lamaran yang pernah dikirim ke Kementerian Keuangan dianggap tidak berlaku).

5.  Unit pilihan hanya merupakan bahan pertimbangan panitia untuk penempatan peserta yang dinyatakan lulus/memenuhi syarat. Dalam hal kebutuhan unit eselon I yang dipilih telah terpenuhi, maka peserta yang dinyatakan lulus/memenuhi syarat harus bersedia ditempatkan pada unit eselon I lainnya sebagaimana tersebut pada angka romawi I.

6.  Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

7.  Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

1. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes/ujian, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke Pengadilan Negeri, karena telah memberikan keterangan palsu.

Jakarta, 8 Mei 2010

Sekretaris Jenderal

ttd

Mulia P. Nasution

NIP. 195108271976031001

Sesuai peraturan tersebut, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, maupun ekspor Jasa Kena Pajak. Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Apabila penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran. Faktur pajak juga harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal penyerahan sebagian tahap  pekerjaan.

Faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, yang paling sedikit memuat: (i) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; (ii)nama, alamat, dan NPWP pembeli  Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; (iii) jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; (iv) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; (v) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; (vi) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; serta (vii) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak dengan memenuhi persyaratan formal, yakni diisi secara lengkap, jelas dan benar. Bila tidak, yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.(nv)

Sumber: http://www.depkeu.go.id

Direktur penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Djoko Slamet Surjoputro mengatakan, sejumlah negara berjanji memberikan data kekayaan orang Indonesia yang disimpan di negara tersebut.

“Jadi sebentar lagi mengalir (informasinya). (Wajib pajak) yang punya rumah di Australia akan ketahuan nanti,” ujarnya, dalam seminar perpajakan terkait implikasi UU PPN dan PPnBM dan isu transfer pricing di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Djoko menuturkan, sedikitnya 58 negara sudah berkomitmen mendukung Indonesia untuk menghapuskan praktik transfer pricing. Komitmen ini, bisa berupa saling tukar informasi soal keberadaan wajib pajak masing-masing yang berinvestasi di negara bersangkutan.

Transfer pricing merujuk pada upaya rekayasa alokasi keuntungan antarbeberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Perusahaan yang dipecah-pecah menjadi suatu grup dapat merekayasa laba sehingga meminimalkan pajak.

Sementara perusahaan tunggal harus membayar pajak apa adanya. Transfer pricing biasanya dipraktikan dengan menitipkan sebagian aset pada anak perusahaan yang sengaja dibentuk di luar negeri oleh induk usaha di dalam negeri. Tujuannya, menghindari kewajiban membayar pajak di dalam negeri.

Isu penyelewengan pembayaran pajak ini juga sempat diangkat dalam forum G-20. Negara-negara anggota G-20 sudah meminta agar tax haven country dihilangkan supaya praktik perpajakan lebih transparan.

Negara yang menggunakan rezim tax havens sering dipandang menarik oleh banyak perusahaan karena tidak adanya kewajiban membayar pajak dan pengawasan dari negara setempat. Sejumlah pengusaha di Indonesia dikabarkan menempatkan asetnya di negara-negara tax havens untuk menghindari pajak.

Melalui upaya-upaya tersebut, kepatuhan wajib pajak diharapkan semakin meningkat. “Jika pepajakan sehat, negara pasti kuat,” imbuh Djoko.

Okezone.com, 16 Desember 2009

Kewenangan penetapan tarif PBB akan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31 Desember 2013.

”Saat ini, basis data PBB mencapai 92 juta obyek pajak. Itu akan kami distribusikan secara bertahap kepada daerah. Namun, daerah harus memiliki perangkat teknologi informasi yang kuat karena mengelola data yang sangat besar itu bukan perkara mudah. Jika teknologinya tidak kuat, bisa ada kesalahan penetapan NJOP,” ungkap Direktur Ekstensifikasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak Hartoyo di Jakarta, Jumat (9/10).

Perubahan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan itu ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang selesai diamandemen pada 15 September 2009.

Selain mengubah besaran tarifnya, UU ini juga menetapkan aturan baru tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Sebelumnya, NJKP ditetapkan 20-100 persen dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP, kini aturan tersebut tidak dipergunakan lagi.

Bayar PBB makin ringan

Selain itu, besaran NJOPTKP juga diubah dari sebelumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12 juta, kini paling rendah Rp 10 juta per obyek pajak.

Artinya, pemerintah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif NJOPTKP tanpa batasan. Semakin tinggi NJOPTKP, akan semakin ringan pembayaran PBB yang harus ditanggung masyarakat.

Dengan demikian, semakin tinggi NJOPTKP, akan semakin tinggi insentif yang diberikan pemerintah kabupaten dan kota kepada dunia usaha.

Sebagai ilustrasi, jika seorang warga memiliki tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual Rp 300.000 per meter persegi, NJOP-nya mencapai Rp 240 juta.

Kemudian dia juga memiliki rumah seluas 400 meter persegi, taman (200 meter persegi), dan pagar setinggi 1,5 meter dan panjang 120 meter dengan nilai jual masing-masing Rp 350.000, Rp 50.000, dan 175.000 per meter persegi, sehingga NJOP-nya adalah Rp 181,5 juta.

NJOP rumah, taman, dan pagar harus dikurangi NJOPTKP terlebih dahulu, katakan tarifnya Rp 10 juta, sehingga nilai jual bangunan kena pajak hanya Rp 171,5 juta.

Dengan demikian, total nilai jual obyek pajak kena pajak baik tanah, rumah, taman, dan pagar mencapai Rp 411,5 juta. Angka inilah yang dikalikan dengan tarif PBB-nya, misalnya ditetapkan 0,2 persen, sehingga PBB yang harus dibayar adalah Rp 823.000.

”Pemeriksaan atas wajib pajak PBB yang bermasalah bisa dilakukan pemda bersama Ditjen Pajak. Adapun pembukuan PBB Perdesaan dan Perkotaan bisa dilakukan di daerah dan Ditjen Pajak. Daerah harus memiliki tim penilai aset yang kuat untuk menetapkan besaran NJOP-nya,” ujar Hartoyo.

Anggota DPR sekaligus anggota Panitia Khusus RUU PDRD, Nursanita Nasution, mengatakan, PBB dialihkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam waktu lima tahun terhitung sejak UU PDRD disahkan karena daerah sendiri membutuhkan persiapan untuk menanggung kewenangan baru itu.

Sumber: www.kompas.com

Inilah butir-butir RUU yang dibahas sejak Desember tahun lalu.

~ Obyek PPN :
a. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah kepabeanan yang dilakukan oleh pengusaha.
b. impor barang kena pajak.
c. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pebeanan yang dilakukan oleh pengusaha.
d. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabeanan di dalam daerah pabean.
e. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
f. ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
g. ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
h. ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

~ Tarif PPN
Tarif PPN 10% tapi dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintah dan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwajud, ekspor barang kena pajak tidak berwajud, dan ekspor jasa kena pajak.

~ Tarif PPnBM
Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Kemudian, ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%.

~ Retitusi
Dalam RUU PPN diatur mengenai kemudahan restitusi bagi pelaku usaha yang sektor usahanya masuk dalam daftar beresiko rendah. Kemudian bagi orang pemegang paspor luar negeri alias turis asing diberikan pengembalian PPN dan PPnBM atas barang yang dibawanya keluar daerah pabean dengan syarat nilai PPN minimal Rp 500 ribu.

~ Faktur Pajak
Pengusaha kena pajak diwajibkan untuk membuat faktur pajak. Dimana faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

~ Masa Berlaku
RUU PPN dan PPnBM diberlakukan mulai 1 April 2010.

Sumber : RUU PPN dan PPnBM

Martina Prianti

Sumber: http://www.kontan.co.id

Inilah Pokok Perubahan UU PPn & PPnBM

Inilah pokok-pokok perubahan undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) yang telah disepakati dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. Objek dan Non-Objek Pajak

a. Dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pebaen dan pemanfaatan BKP tidak berujud dari Indonesia di luar daerah Pebean, maka atas ekspor JKP dan BKP tidak berwujud dalam RUU PPN dikenakan tarif nol persen.

b. Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan (Deemed Pajak Masukan).

2. Bukan objek

a. Untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yang semula diatur dengan peraturan pemerintah dinaikkan ke batang tubuh UU PPN dan PPnBM.

b. Menjamin ketersediaan bahan baku industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya termasuk batu bara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

c. Dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.

d. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikualikan dari pengenaan PPN yaitu barang hasil pertambangan galian, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, retoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau katering.

3. Pengembalian (retur) jasa kena pajak (JKP)
4. Pajak penjualan atas barang mewah
5. Pengkreditan pajak masukan
6. Restitusi PPN
7. Demand pajak masukan
8. Pemusatan tempat PPN terutang
9. Saat pembuatan faktur pajak
10. Fasilitas perpajakan (ade)

Sumber: http://economy.okezone.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menjelaskan ketentuan itu ditegaskan dalam surat pengumuman Direktorat Jenderal Pajak bernomor S-428/PJ.09/2009 tentang sosialisasi Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT. (Bisnis/aca)

Sumber: Bisnis Indonesia Online

Selanjutnya, draf RUU yang sudah disepakati di tingkat Pansus itu akan disahkan dalam pembahasan di tingkat paripurna yang dilaksanakan pada 16 September 2009.

Rapat Pansus RUU PPN PPnBM yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut juga menyepakati waktu mulai berlakunya UU itu yaitu 1 April 2010.

“Karena perlu mempersiapkan aturan pelaksanaan, sosialisasi kepada instansi terkait dan lainnya pemerintah mengusulkan UU diberlakukan mulai 1 April 2010,” kata Menkeu di Gedung DPR, kemarin.

Ketua Panja RUU PPN PPnBM Vera Febyanty menyampaikan beberapa substansi penting yang termuat dalam amendemen UU tersebut antara lain disepakatinya penetapan tarif PPN sebesar 10%. Pemerintah diberikan kewenangan untuk dapat mengubah tarif itu menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Panja juga menyepakati menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar daerah pabean. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Indonesia di luar daerah pabean atas ekspor JKP dan BKP tidak berwujud dalam RUU dikenakan tarif 0%.

Selain itu, panja juga menyepakati barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan.

Selain itu panja menyepakati penetapan daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar, dan buah-buahan segar sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.

Oleh Achmad Aris
Bisnis Indonesia

Sumber: http://web.bisnis.com