Uang Pesangon Bebas Pajak Penghasilan

Pemerintah memutuskan penerima bunga simpanan koperasi dan pesangon atau uang pensiun bagi pekerja yang berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya dibebaskan dari pungutan Pajak Penghasilan pada batas tertentu. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia dan memberikan peluang bagi para pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan dan pensiunan untuk mengembangkan karier dalam dunia usaha. “Koperasi adalah saka guru perekonomian sehingga perlu dikembangkan. Seperti bank, koperasi juga memberikan... [Read more of this review]

Mulai 2011, Return Reksa Dana Dikenakan PPh 5%

Direktorat Jenderal Pajak akan menerapkan pajak penghasilan (PPh) untuk pendapatan (return) yang didapat dari reksa dana mulai 2011. Besaran PPh yang dikenakan adalah 5%. Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh), Pemotongan, Pemungutan, dan PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak Dasto Ledyanto mengatakan, pihaknya akan mulai mengenakan PPh atas pendapatan dari reksa dana secara bertahap mulai tahun 2011. “Mulanya ini kan tidak ada, baru diatur kemudian,” ujar Dasto dalam seminar di Hotel Borobudur,... [Read more of this review]

Akibat Transfer Pricing “Potential Lost” Pajak Capai Rp 1.300 T

Bukan main. Potensi kehilangan (potential lost) penerimaan pajak akibat praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia selama 2009 lalu mungkin mencapai Rp 1.300 triliun. Jika perkiraan itu tepat, ini sungguh keterlaluan. “Angka Rp 1.300 triliun itu signifikan karena setara dengan 60 persen total transaksi yang mencapai Rp 2.100 triliun,” kata pengamat perpajakan, Narliswandi Piliang, dalam seminar dengan tajuk “Reformasi Perpajakan”, Selasa (29/6/2010). Narliswandi... [Read more of this review]

Pengumuman Penerimaan CPNS Kementerian Keuangan

Dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2010, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan R.I.       KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN NOMOR : PENG-01/PANPEN/V/2010 TENTANG PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN... [Read more of this review]

Pemerintah Tetapkan Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Jakarta, 10/03/10 MoF (Fiscal) News – Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai tata cara pembuatan dan pembetulan atau penggantian faktur pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang mulai berlaku pada 22 Februari 2010. Sesuai peraturan tersebut, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak... [Read more of this review]

Modus Menghindari Pajak Via Transfer Pricing Dibabat!

Pemerintah terus berupaya meminimalkan kerugian negara dari sisi penerimaan pajak. Salah satu upayanya dengan menggiatkan penelisikan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing. Direktur penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Djoko Slamet Surjoputro mengatakan, sejumlah negara berjanji memberikan data kekayaan orang Indonesia yang disimpan di negara tersebut. “Jadi sebentar lagi mengalir (informasinya). (Wajib pajak) yang punya rumah di Australia akan ketahuan nanti,” ujarnya, dalam seminar... [Read more of this review]

Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan diturunkan dari 0,5 persen terhadap nilai jual obyek pajak menjadi paling tinggi 0,3 persen dari NJOP. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pemungutan PBB. Kewenangan penetapan tarif PBB akan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31 Desember 2013. ”Saat ini, basis data PBB mencapai 92 juta obyek pajak. Itu akan kami distribusikan secara bertahap kepada daerah. Namun, daerah harus memiliki perangkat teknologi informasi... [Read more of this review]

Ini Dia Butir-Butir UU PPN dan PPnBM

JAKARTA. Hari Rabu (16/9) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya berhasil merampungkan pembahasan rancangan undang-undang tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). Inilah butir-butir RUU yang dibahas sejak Desember tahun lalu. ~ Obyek PPN : a. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah kepabeanan yang dilakukan oleh pengusaha. b. impor barang kena pajak. c. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pebeanan yang dilakukan oleh pengusaha. d. pemanfaatan barang... [Read more of this review]

Formulir SPT tak lagi dikirim

Mulai tahun depan, kantor pelayanan pajak (KPP) tidak akan mengirimkan lagi formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menjelaskan ketentuan itu ditegaskan dalam surat pengumuman Direktorat Jenderal Pajak bernomor S-428/PJ.09/2009 tentang sosialisasi Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT. (Bisnis/aca)   Sumber: Bisnis Indonesia Online Artikel Terkait:SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010SPT Tahunan Wanita Kawin Dengan NPWP... [Read more of this review]

RUU PPN & PPnBM disepakati

Panitia kerja DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati draf amendemen UU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Selanjutnya, draf RUU yang sudah disepakati di tingkat Pansus itu akan disahkan dalam pembahasan di tingkat paripurna yang dilaksanakan pada 16 September 2009. Rapat Pansus RUU PPN PPnBM yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut juga menyepakati waktu mulai berlakunya UU itu yaitu 1 April 2010. “Karena perlu mempersiapkan aturan pelaksanaan, sosialisasi kepada... [Read more of this review]

Next Page »