Pemerintah Tetapkan Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
Jakarta, 10/03/10 MoF (Fiscal) News – Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai tata cara pembuatan dan pembetulan atau penggantian faktur pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang mulai berlaku pada 22 Februari 2010. Sesuai peraturan tersebut, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak... [Read more of this review]
Modus Menghindari Pajak Via Transfer Pricing Dibabat!
Pemerintah terus berupaya meminimalkan kerugian negara dari sisi penerimaan pajak. Salah satu upayanya dengan menggiatkan penelisikan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing. Direktur penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Djoko Slamet Surjoputro mengatakan, sejumlah negara berjanji memberikan data kekayaan orang Indonesia yang disimpan di negara tersebut. “Jadi sebentar lagi mengalir (informasinya). (Wajib pajak) yang punya rumah di Australia akan ketahuan nanti,” ujarnya, dalam seminar... [Read more of this review]
Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen
October 12, 2009 by Rudi
Filed under Berita, PBB & BPHB
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan diturunkan dari 0,5 persen terhadap nilai jual obyek pajak menjadi paling tinggi 0,3 persen dari NJOP. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pemungutan PBB. Kewenangan penetapan tarif PBB akan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31 Desember 2013. ”Saat ini, basis data PBB mencapai 92 juta obyek pajak. Itu akan kami distribusikan secara bertahap kepada daerah. Namun, daerah harus memiliki perangkat teknologi informasi... [Read more of this review]
Ini Dia Butir-Butir UU PPN dan PPnBM
JAKARTA. Hari Rabu (16/9) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya berhasil merampungkan pembahasan rancangan undang-undang tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). Inilah butir-butir RUU yang dibahas sejak Desember tahun lalu. ~ Obyek PPN : a. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah kepabeanan yang dilakukan oleh pengusaha. b. impor barang kena pajak. c. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pebeanan yang dilakukan oleh pengusaha. d. pemanfaatan barang... [Read more of this review]
Formulir SPT tak lagi dikirim
Mulai tahun depan, kantor pelayanan pajak (KPP) tidak akan mengirimkan lagi formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menjelaskan ketentuan itu ditegaskan dalam surat pengumuman Direktorat Jenderal Pajak bernomor S-428/PJ.09/2009 tentang sosialisasi Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT. (Bisnis/aca) Sumber: Bisnis Indonesia Online Artikel Terkait:SPT Tahunan Wanita Kawin Dengan NPWP SendiriFasilitas Penurunan Tarif PPh... [Read more of this review]
RUU PPN & PPnBM disepakati
Panitia kerja DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati draf amendemen UU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Selanjutnya, draf RUU yang sudah disepakati di tingkat Pansus itu akan disahkan dalam pembahasan di tingkat paripurna yang dilaksanakan pada 16 September 2009. Rapat Pansus RUU PPN PPnBM yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut juga menyepakati waktu mulai berlakunya UU itu yaitu 1 April 2010. “Karena perlu mempersiapkan aturan pelaksanaan, sosialisasi kepada... [Read more of this review]
PPN Hapus Tanggung Renteng
Bisnis Indonesia, 9 September 2009 JAKARTA: Pemerintah dan DPR sepakat menghapuskan sistem tanggung renteng dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketua Pansus RUU PPN dan PPnBM Melchias Markus Mekeng mengungkapkan ketentuan pembebasan tersebut diatur dalam amendemen UU tentang PPN dan PPnBM. “Aturan mengenai hal ini hanya merupakan penegasan saja karena selama ini belum diatur secara jelas sehingga kadang membuat masyarakat bingung,” katanya, kemarin. Artikel Terkait:Tidak ada Read More →
Produk yang Bebas Pajak Bertambah
Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati penambahan jumlah kebutuhan pokok produk pertanian yang tidak kena Pajak Pertambahan Nilai. Secara substansial kesepakatan yang dicapai bersifat final. Ketua Panitia Khusus Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (RUU PPN dan PPnBM) Melchias Marcus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Jumat (21/9) di Jakarta, mengungkapkan, rapat berjalan alot hingga Jumat dini hari. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada awalnya tidak mau memasukkan klausul tersebut... [Read more of this review]
Tjiptardjo Dirjen Pajak Baru
Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Tjiptardjo dipastikan menjabat sebagai Dirjen Pajak baru menggantikan Darmin Nasution. Kepres penunjukkan Tjiptarjo sudah diteken. Demikian disampaikan oleh Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak Djoko Slamet saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (27/7/2009). “Yah Pak Tjiptardjo menggantikan Pak Darmin, Kepres sudah tadi keluar, kita menyambut gembira ini,” ujarnya singkat. Sementara Tjipardjo menambahkan, dirinya masih menunggu pemberitahuan... [Read more of this review]
Tiga Tahun ke Depan, Data WP Bisa Online
Harian Kontan, 29 Juni 2009 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berusaha menawarkan kemudahan dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Ditjen Pajak menargetkan, paling tidak tiga tahun lagi para wajib pajak (WP) orang pribadi dapat mengakses kepatuhannya menunaikan kewajiban membayar pajak secara online. Saat ini, Ditjen Pajak masih dalam tahap menyiapkan dan memperkuat sistem tax payer account, yakni semacam rekening khusus bagi WP. Bentuk sederhananya, bila selama ini catatan mengenai seorang WP orang pribadi... [Read more of this review]
