Bentuk Dan Isi Formulir SPPT PBB 2009

Dirjen Pajak pada tanggal 2 September 2008 telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tentang  Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB)  dengan Nomor PER- 34/PJ/2008  yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak. SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:

1) Nomor seri formulir;

2) Nama Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak;

3) lnformasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

4) Kode Akun;

Nama dan alamat Wajib Pajak;

12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi danlatau bangunan;

15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);

16) N JOP untuk penghitungan PBB;

17) Nilai Jual Kena Pajak {NJKP);

18) PBB yang terhutang;

19) PBB yang harus dibayar;

20) Tanggal jatuh tempo;

21 ) Tempat Pembayaran;

1) Nama petugas penyampai SPPT;

2) Tanggal penyampaian;

3) Tanda tangan petugas;

4) lnformasi Iainnya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

• Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen
• Batas Waktu Penerbitan SPPT, SKP, dan STP, serta Daluwarsa Penagihan PBB
• Latihan Perhitungan PBB & BPHTB

Klinik-Pajak.com akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perpajakan Indonesia. Jika tertarik dengan tulisan dan informasi yang ada di Klinik-Pajak.com, silahkan langganan berita terbaru melalui email klik , atau melalui feed reader klik . Terima kasih.