Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri

Sebagai Subjek  Pajak Dalam Negeri selain memperoleh penghasilan dari dalam negeri (Indonesia) tidak tertutup kemungkinan juga memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Jika penghasilan tersebut berasal dari negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dengan Indonesia maka Wajib Pajak tersebut berhak atas perlakuan pajak yang diatur dalam Tax Treaty tersebut. Untuk dapat menerapkan Tax Treaty Wajib Pajak Dalam Negeri Tersebut harus memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia.

 

Bentuk Surat Keterangan Domisili (SKD)

SKD dapat menggunakan Form-DGT 7 atau menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh negara mitra P3B.


Syarat Memperoleh SKD

Wajib Pajak yang dapat memperoleh SKD adalah Wajib Pajak yang:

  1. berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh;
  2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  3. bukan berstatus subjek pajak luar negeri, termasuk bentuk usaha tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang PPh.


Permohonan Memperoleh SKD

Permohonan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP Domisili dengan menggunakan Form-DGT 6 ;
  2. Form-DGT 6  telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;
  3. memuat nama negara/jurisdiksi mitra P3B tempat penghasilan bersumber;
  4. memuat penjelasan mengenai penghasilan dan pajak yang akan dikenakan di negara mitra P3B atas penghasilan dimaksud;
  5. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
  6. dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP, dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.


Penerbitan SKD

KPP Domisili menerbitkan SKD dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan Wajib Pajak secara lengkap.

Masa berlaku SKD yang diterbitkan oleh KPP Domisili sadalah 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali bagi Wajib Pajak bank sepanjang Wajib Pajak bank tersebut mempunyai alamat yang sama dengan SKD yang telah diterbitkan.


Ketentuan tersebut di atas diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35 /PJ/2010 tentang  Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang terbit tanggal 28 Juli 2010.

Leave a Reply for “Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri”

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.