Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur oleh PMK Nomor 16/PMK.03/2010 dan PP Nomor 68 Tahun 2009 tersebut.

 

 

Uang Pesangon

Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

 

 

Tarif PPh Pasal 21 Uang Pesangon

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan belupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

  • sebesar 0% (nol persen)atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  • sebesar 5% (lima persen) atas penghasiian bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  • sebesar 25%  (dua puluh lima persen) atas penghasiian bruto di atas Rp500.000.000.00 (lima raLus juta rupiah).

 

 

Uang Manfaat Pensiun

Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

 

 

Tunjangan Hari Tua

Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

 

 

Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial renaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

 

 

Tarif PPh Pasal 21 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

  • sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah:
  • sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)


Sifat Pemotongan PPh Pasal 21

Atas penghasiian yang drterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, kecuali dalam hal terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya.

 

Mulai Berlaku

Ketentuan di atas berlaku sejak tanggal 16 November 2009.

5 Comments to “PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT”

  • Tonny says:

    Ton, tarif PPh a/ pesangon sdh berubah

  • Antonio says:

    Harusnya pesangon pensiun tidak dikenakan pajak. Karena tanpa dipotong pajakpun pesangon tidak akan cukup membiayai hidup. Apalagi kalau sampai sakit sakitan. Kalau di negeri maju memang bayar pajak tinggi tapi setelah pensiun diurusin pemerintah. Indonesia?? Kita diperas ketika berpenghasilan setelah itu pemerintah cuma bilang thank you and good bye. Kalau tdk bisa makan atau tdk bisa berobat kita tunggu mati saja karena pemerintah gak ngurusin.

  • thomas setyoso says:

    ” Sebaikny Pemerintah merevisi lagi untuk pajak pesangon sebab, tiap bulan gaji kami sebagai karyawan sudah dipotong pajak ! seharusnya pada saat menerima pesangon akhir masa kerja potongan pajak tidak sebesar itu ? ”

    Ini berarti pajak berlapis ?!
    Saat orang pensiun memerlukan dana , seharusnya jangan lagi dibebani pajak sampai di atas 10 %

    Terimakasih – atas tergugahnya Nurani – dengan kat lain janganlah bermain-main dengan uang pajak rakyat, sama saja makan darah dan tulang.

  • lily says:

    Saya mau tau gimana cara perhitungan pajak untuk THR tahun 2010 ini ???

  • fernando says:

    Ada nggak batasan untuk penguranga perhitungan PPH 21 yang di bayarkan oleh karyawan kepada Jamsostek! Sperti iuran pensiun 2.4 juta satu tahun

    TErima kasih

    Nando

  • Leave a Reply for “PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT”

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.