Pemungut PPN dan PPnBM

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui dua cara yaitu melalui :

  1. mekanisme biasa dimana setiap transaksi akan dipotong PPN oleh penjual (Pajak Keluaran) dan penjual akan melaporkan PPN yang dipotongnya yang sebelumnya dikurangkan lebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarnya (Pajak Masukan). Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus disetor sendiri oleh penjual ke Kas Negara.
  2. mekanisme pemungutan oleh Pemungut PPN. Melalui mekanisme ini pembeli yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku Pemungut PPN akan memungut PPN atas pembelian yang dilakukannya, tidak seperti mekanisme biasa dimana penjual yang melakukan pemotongan PPN.


Jenis Pemungut PPN

Saat ini terdapat dua jenis Pemungut PPN yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu:

  1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010
  2. Bendaharawan  Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.


Pemungut PPN Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi


Tarif PPN/PPn BM

  • Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
  • Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.


Pengecualian Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dalam hal:

  • pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  • pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  • pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  • pembayaran atas rekening telepon;
  • pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  • pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


Faktur Pajak atas Pemungutan PPN

  • Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin.
  • Rekanan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemegang Izin.


Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak  harus dibuat pada saat:

  • penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan jasa Kena Pajak;
  • penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa Kena Pajak; atau
  • penerimaan pembayaran terrain dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.


Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin.

 

Saat Pemungutan PPN

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan paling lama pada saat:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan jasa Kena Pajak;
  2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembaya ran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa Kena Pajak; atau
  3. penerimaan pembayaran terrain dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

 

Saat Penyetoran PPN Dipungut

Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.


Pelaporan Pemungutan PPN

Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.



Pemungut PPN Bendaharawan  Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Pembahasan akan dilakukan jika aturan terbaru mengenai Pemungut PPN Bendaharan Pemerintah telah terbit.

3 Comments to “Pemungut PPN dan PPnBM”

  • Athok says:

    Kami selaku rekanan perusahaan BUMN merasa dirugikan, karena kami harus membayar pajak PPN 2 (dua) kali, hal ini disebabkan karena ketika pengadaan barang di BUMN kami ditunjuk sebagai penyedia barang tersebut, setelah kami serahkan barang tersebut kami dipungut PPn sebesar 10%,padahal kami ada pajak masukan yang mana hal tersebut bisa kami kurangkan untuk membayar pajak PPn yang dimaksud,dalam hal ini kami minta supaya tata cara pemungutan PPN oleh Perusahaan BUMN diperjelas lagi supaya tidak merugikan kami selaku perusahaan rekanan

  • dimas says:

    makasih atas artikelnya.. :)

  • wawan says:

    Yth,

    Saya memiliki hobby olahraga berlayar, saat ini hanya sebatas kapal layar kecil (2-3 meter) yang ada di perkumpulan di pantai sini.

    Saya ada ide untuk mengembangkan industry pariwisata laut/pantai melalui olah raga berlayar ini. Jika bisa mencari investor mungkin bisa terwujud dalam 5 tahun kedepan.
    Yang mau saya tanyakan adalah pajak untuk pengadaan kapal layar. Apa saja, dan berapa besar.
    Saya dengar SEMUA kapal layar dimasukkan dalam kategori barang mewah yang pajaknya maks 200%.
    Apa ini benar?
    (rasanya kurang pas kalau 2 kapal seperti gambar link dibawah sama-sama dikenakan pajak barang mewah)
    atau ada kategori-kategori tertentu? misalnya dari ukuran kapal, atau harga, etc.

    Apa pajak barang mewah ini hanya berlaku untuk kapal import? atau yang buatan dalam negeri juga?

    Terima kasih & Salam,
    Wawan

    gambar.1: kapal layar sederhana untuk olahraga
    http://www.canadiandesignresource.ca/officialgallery/wp-content/uploads/2006/05/laser_canadian_design.jpg

    gambar.2: kapal layar mewah (yahct)
    http://www.charterworld.com/images/yachts/Sailing Yacht Felicita West – Sails.jpg

  • Leave a Reply for “Pemungut PPN dan PPnBM”

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.