Bagi sebagian masyarakat mengisi SPT Tahunan PPh merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Untuk penyederhanaan pengisian SPT Tahunan PPh, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan bentuk formulir SPT Tahunan PPh yang Sangat Sederhana (formulir 1770 SS) yang hanya terdiri dari satu lembar saja . Ketentuan tersebut diatur oleh  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas PER-24/PJ/2008 tentang SPT PPh Badan dan SPT Tahunan PPh WPOP beserta Petunjuk Pengisiannya, yang diterbitkan tanggal 2 Februari 2009

 

Syarat Menggunakan SPT 1770 SS

Bentuk Fomulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Forrnulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak:

  • yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja
  • dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan
  • tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi


Catatan:

Pada Formulir 1770 SS yang baru terdapat kesalahan ketik dimana tertulis jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 48 juta, dimana seharusnya Rp 60 juta


Jenis SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPh WP OP Sangat Sederhana) bagi karyawan yang hanya berpenghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan tidak lebih dari Rp 60 juta setahun;
  2. Formulir 1770 S (SPT Tahunan PPh WP OP 1770 Sederhana) bagi karjawan yang berpenghasilan lebih dari Rp 60 juta setahun atau bagi karjawan yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja yang tidak mempunyai usa ha atau pekejaan bebas; atau
  3. Formulir 1770 (SPT Tahunan PPh WP OF) bagi WP OP yang mempunyai/melakukan kegiatan usaha atau pekejaan bebas.


Download SPT PPh Badan dan SPT Tahunan PPh WPOP 1770 SS beserta Petunjuk Pengisiannya

16 Comments to “SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS”

  • pakar says:

    Usul bagi pemerintah! bagaimana pos pendapatan negara lebih dikuatkan dari kekayaan alam, coba bayangkan kekayaan alam kita semua dikuasai asing dan lari keluar negeri, semua pendapat besar yang seharusnya bisa dikuasai untuk membangun negara pindah ke luar. Sedangkan untuk membangun negara sekarang ini semua pinjam ke negara asing yaitu HUTANG! Setelah itu negara harus menyicil hutang plus bunganya, untuk menyicil hutang tersebut negara mengejar dari pendapatan pajak yang notabene mengambil / memungut dari rakyat. Rakyat sekarang lagi susah kok enak-enak mengutang ke luar negeri dan rakyat disuruh membayar. Kemana kekayaan alam kita yang bisa kita pakai untuk membangun negara? Belum lagi hutang tersebut sudah dikorupsi hingga tidak bisa dipakai untuk membangun negara. Atau lihat kasus Gayus salah satu contoh yang menohok hati bagi pembayar pajak, apa kata dunia?
    Ingat negara harus melindungi rakyat bukan menambah beban dengan pajak. Padahal kita dipajaki tidak hanya di satu saja di Pph tapi juga di PBB, STNK, Tabungan Bank, belanja barang, makan, minum dan sebagainya sungguh bertubi-tubi. Mohon pemerintah untuk memikirkan hal ini, semoga ini menjadi masukan yang baik.

  • WP says:

    Setuju utk Nur says, semua serba on-line kok masih ketinggalan, untuk perhitungan seharusnya dirjen pajak sudah bisa memprogram rumusnya sehingga perhitungannya sudah pasti tetap tidak selalu berubah-rubah, karena tiap tahun selalu berubah kebijakan ya tidak pasti rumusnya jadi harus terus lapor. Untuk pelaporan secara e-filing pun masih sulit tidak user friendly, Drop Box pun masih terbatas, yang masih mudah sih lewat pos tetapi setiap orang kadang masih sibuk kalau mau mampir kantor pos. Kalau ke kantor pajak harus antri sangat panjang melelahkan! Sudah dibayarkan dibank atau potong gaji tapi telat lapor didenda gimana?? Kalau telkom atau PLN telat bayar baru didenda. aturan aneh? Sudah seharusnya dipikirkan lagi sistem official assessment tapi dengan perbaikan dan evaluasi dimana kelemahannya tidak cari enaknya saja, atau bila perlu jemput bola jangan cuma menunggu dikantor. OK.

  • Nur says:

    Sudah saatnya kita mengusulkan perubahan UU Perpajakan agar pelaksanaan sistem perpajakan di negeri ini tidak “berbau” keterbelakangan.

    Sungguh aneh atau bahkan “menyebalkan” sistem yang diterapkan di negeri ini. Setelah menyetor pajak via bank, kita diwajibkan melapor (tentu saja dengan mengisi dan menyerahkan lembaran-lembaran laporan) ke kantor pajak.

    Selama ini kita sebagai warga negara ikut saja aturan main seperti ini.

    Hebatnya lagi, bila kita telat atau tidak lapor maka akan dikenai denda.

    Kantor pajak mestinya malu dengan PT PLN, PT Telkom, misalnya.

    Kita, setelah membayar rekening listrik via bank, tidak perlu datang ke PT PLN untuk melapor, apalagi harus mengisi surat laporan.

    Kalau. toh, kita datang pasti akan ditertawai oleh petugas PT PLN.
    “Bapak/Ibu ngapain datang ke sini. Kami sudah punya datanya, kok. Kami sudah tahu Bapak/Ibu sudah membayar bulan ini. Sistem kami, kan, on-line”.

    Jadi, Sistem pajak harus mau berubah. Sudah ada teknologi “on-line”, jangan terus-menerus menerapkan metode keterbelakangan. Mengapa kita HARUS bayar pajak tapi sekaligus juga TIDAK DIMUDAHKAN?

    • Rudi says:

      Dear Pak/ Ibu Nur,

      Perpajakan Indonesia sebelum tahun 1984 menganut sistem official assessment , dimana jumlah pajak yang harus dipungut dari warga negara ditetapkan oleh petugas pajak dan sistem seperti banyak sekali kelemahannya karena dalam penetapan pajak yang harus dibayar terkadang tidak benar. Oleh karena itu mulai tahun 1984 sistem tersebut dirubah menjadi self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya dan menyetorkannya melalui bank. Kantor Pajak hanya bertugas mengawasi apakah dalam pelaporan pajak telah dilakukan dengan benar.

      Oleh karena itu masih diperlukan Wajib Pajak melaporkan perhitungan pajaknya. Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara online (e-filing), melalui drop box yang tersedia dipusat-pusat keramaian, atau melalui pos tercatat, dan tentu bisa langsung ke kantor pajak. Jadi sangat berbeda dengan PLN atau Telkom yang bersifat official assessment dimana tagihan ditentukan oleh mereka sehingga kalau sudah bayar tidak perlu lapor, pajak bersifat self assessment sehingga perlu laporan perhitungannya disampaikan ke kantor pajak untuk dicek apakah perhitungannya sudah benar. Semoga memberikan percerahan buat Anda.

      Salam,

    • Someone says:

      to @Nur. Kalo PLN pake meteran sama Telkom pake billing by computer, jadi gak bisa disamakan analoginya. Kalo penghasilan itu alat ukurnya tidak ada. Bisa sih kalo kerjanya cuman di satu perusahaan aja yang sudah dipotong pajaknya jadi gak perlu lapor atau bayar pajak lagi, tapi siapa yang bisa jamin orang tersebut gak punya penghasilan lain misalnya nyambi jadi broker tanah, broker KTP, broker kasur, dapet duit arisan, nemu duit di jalan, dsb. Andaipun pake konsep Social Security Number seperti amerika serikat dimana semua transaksi bisa dilacak dengan menggunakan nomor ID tersebut, tapi penghasilan2 terutama yang diberi tunai susah diketahui. makanya di AS, cara lapor SPT juga tetap mirip/sama aja seperti disini. Bedanya disana warganya antusias lapor SPT karena bangga menjalankan kewajiban sebagai warga negara bukan sebagai beban meskipun hampir rata2 40-50 persen total penghasilannya dipotong buat bayar pajak. ini karena pertanggung jawaban dana pajaknya jelas. masalah di indonesia sebenarnya karena penggunaan pajak nya aja yang gak jelas makanya warganya malas lapor pajak jadi antipati duluan, bukan karena ribet ngisi laporan pajaknya. Kalo cuman ngisi SPT, anak SD juga bisa.

      • Rachma says:

        Salam.
        Sy kok dapat form 1770 SS yang bertuliskan “Yang Mempunyai Penghasilan Dari Satu Pemberi Kerja Dengan Penghasilan Bruto Tidak Melebihi Rp 30 Juta Setahun”. Sudah berubah bukan Rp 60 jt lagi atau salah ketik (lagi) ya……? Tks….

  • Leave a Reply for “SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS”

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.