Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan terbaru tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 17 Juni 2009,  berikut ini akan dibahas hal -hal yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009.

Subjek Pengurangan PBB

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

1. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
2. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk:

• Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
2. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

• Wajib Pajak Badan meliputi objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Bencana alam  adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman

Besarnya Pengurangan PBB

Pengurangan dapat diberikan:

1. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya ;
2. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak orang pribadi dengan :
   • objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
   • objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
   • objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
   • objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan/ atau
   • Wajib Pajak Badan meliputi objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
3. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Permohonan Pengurangan PBB

Permohonan Pengurangan Wajib Pajak dapat diajukan secara:

1. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau
2. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Permohonan Pengurangan secara kolektif  dapat diajukan:

• sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya  dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
• setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1. kondisi tertentu objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. kondisi tertentu lainnya Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
3. objek pajak sehubungan dengan Bencana alam dan Sebab lain yang luar biasa dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Persyaratan Mengajukan Permohonan

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan  harus memenuhi persyaratan:

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
3. diajukan kepada Kepala KPP Pratama;
4. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan;
5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
   • surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
     1. Wajib Pajak Badan; atau
     2. Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   • Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. diajukan dalam jangka waktu:
   • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
   • 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
   • 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
   • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
   • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

   kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

7. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
8. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

3 Comments to “Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”

ananta says:

July 8, 2011 at 8:06 pm

Mohon pencerahan..saya mengalami masalah dengan jumlah PBB yang begitu besar. Rumah saya memang dipinggir jalan besar dengan area yang agak luas. Namun saya bisa memiliki rumah ini karena peninggalan. Sekarang ini orangtua saya hanya tinggal ibu yang tidak bekerja dan saya hanya bekerja sebagai guru. Saya sudah tiap tahun mengajukan pengurangan PBB ke kantor PBB hanya tidak spesifik ditujukan ke bagian mana. Saya memang mendapat pengurangan tetapi hanya sebesar 1,5%. Yang ingin saya tanyakan apakah ada bagian khusus untuk mengirimkan surat permohonan pengurangan PBB ini?Terimakasih sebelumnya

Reply

Jho says:

August 28, 2009 at 7:34 pm

mohon pencerahan;

saya punya tanah yang belum bersertifikat/ akte kepemilikan, dan nama wajib pajakpun masih atas nama pemilik sebelumnya. yang saya tanyakan, bisa tidak untuk sementara sebelum dibuatkan sertifikat menganti nama wajib pajaknya?,

terima kasih atas Informasinya.
(tanah tersebut bukan tanah sengketa)

Reply

Fadjar says:

July 16, 2009 at 11:57 am

Dalam prakteknya klo kita berurusan dng Kantor Pajak akan rumit(ingat slogan “Klo bisa dipersulit kenapa dipermudah”). Mertua saya mengurus perbaikan “luas objek” PBB yg salah sejak awalnya. Kantor Pajak menyodorkan hasil print tunggakan PBB thn 94,95,96,98 dan 2000. Setelah kami cari kwitansi tahun tersebut dapat kami temukan tiga (bahkan komplit sampai thn 2008) sedang yg dua ketlingsut, tapi kami yakin tdk pernah nunggak pembayaran PBB(karena tahun 90an di semarang diberlakukan wajib lunas PBB untuk pengurusan administrasi di kelurahan/kecamatan,dimungkinkan ada anggota keluarga lupa mengembalikan ke tempat arsip). Saya berkesimpulan Kantor Pajak tidak memiliki Database yg akurat(disengaja atau tidak), Petugas Penerima pajak di kecamatan(BKK) juga harus diperiksa soal kebenaran jumlah setoran. Saran saya, singkirkan petugas Penerima Pajak yg “tdk bersih”, perkuat divisi IT (jangan menggunakan software/database ilegal). “Hari gini Database gak akurat masih digunakan, apa kata dunia?”

Reply