Pemberian Penurunan Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka

Sebagai aturan Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka , Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor PMK-238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Hal-hal yang diatur dalam PMK-238/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut:

 

Penurunan Tarif

  • Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh pcnurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
  • Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
  • Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling; singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
  • Waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud di atas adalah 183 (seratus deIapan puluh tiga) hari kalender.

 

Penurunan Tarif  Tidak Berlaku

  • Dalam hal Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun pajak tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  di atas, ketentuan penurunan tarif  tidak bcrlaku.
  • Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas dihitung bcrdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh


Penyampaian Usulan Wajib Pajak yang diberikan Penurunan Tarif

  • Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan kepada Direktur Jcnderal Pajak, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Pcraturan Mcnteri Keuangan ini.
  • Daftar Wajib Pajak  disampaikan oIeh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Direktur JenderaI Pajak paling lama setiap akhir bulan  setelah berakhirnya tahun pajak yang bcrsangkutan,
  • Dikecualikan dari ketentuan di atas, penyampaian Daftar Wajib Pajak  untuk tahun pajak 2008 dapat dilakukan paling lama pada tanggal 15 Maret 2009.


Penghitungan PPh Pasal 25

Dasar perhitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh untuk satu tahun pajak berikutnya setelah Wajib Pajak mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan tahun pajak yang mendapatkan fasilitas.


Masa Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Leave a Reply for “Pemberian Penurunan Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka”

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.