Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 bahwa tidak semua pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan terutang PPh Final. Untuk mengatur tata cara pemberian pengecualian PPh Final tersebut maka Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pernberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemugutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.


PPh Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Besarnya Pajak Penghasilan  adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sedehana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

 

Pengecualian PPh Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:

  1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
  3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
  5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.
  6. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.


Tata Cara Pemberian Pengecualian

  • Melalui Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan  sebagaimana dimaksud dalam angka 1,  angka 3,  angka 4, dan angka 5 di atas, diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

  • Diberikan Secara Langsung

Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 6 di atas, diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

 

Tata Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Dalam hal permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan oleh:

  • orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, permohonan harus dilampiri dengan:
    1. Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan format sesuai dengan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
    2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
    3. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.
  • orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 di atas , permohonan harus dilampiri Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009;
  • ahli waris , permohonan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris dengan format sesuai dengan lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.

4 Comments to “Pembebasan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan”

  • aria says:

    Saya mengajukan permohan sertipikat hak milik di daerah kabupaten serdang bedagai, propinsi sumatera utara. Pada saat sertipikat sudah mau selesai oleh pihak badan pertanahan di minta membayar pph karena njop tanah diatas 60 jt. Pertanyaan saya apakah untuk permohonan sertipikat dikenakan pph karena sepengetahuaan saya hanya dikenakan bphtb ? Dan apabila kena apa dasar hukumnya ? Terima kasih atas bantuannya

  • Taron says:

    Very true! Makes a caghne to see someone spell it out like that. :)

  • Miss O says:

    Saya mempunyai suami warga negara asing dan tidak bekerja. 4tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia dan membuka usaha kecil-kecilan. Pada bulan Maret 2009, saya membeli tanah dengan sertifikat atas nama saya sendiri. ternyata baru-baru ini saya tahu bahwa, kalau saya punya suami warga negara asing, saya tidak berhak untuk memiliki tanah. dan saat ini, saya ingin mengalihkan kepada saudara saya. bagaimana caranya supaya ketika saya mengalihkan tanah tersebut kepada saudara saya tidak dikenai pajak? karena jujur saya tidak mampu membayar pajaknya, karena nilainya cukup besar. Dan kalau tanah ini tidak dialihkan, maka tanah milik saya ini akan menjadi tanah milik negara.
    mohon sarannnya. Terima kasih

  • Miss O says:

    Saya mempunyai suami warga negara asing dan tidak bekerja. 4tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia dan membuka usaha kecil-kecilan. Pada bulan Maret 2009, saya membeli tanah dengan sertifikat atas nama saya sendiri. ternyata baru-baru ini saya tahu bahwa, kalau saya punya suami warga negara asing, saya tidak berhak untuk memiliki tanah. dan saat ini, saya ingin mengalihkan kepada saudara saya. bagaimana caranya supaya ketika saya mengalihkan tanah tersebut kepada saudara saya tidak dikenai pajak? karena jujur saya tidak mampu membayar pajaknya, karena nilainya cukup besar. Dan kalau tanah ini tidak dialihkan, maka tanah milik saya ini akan menjadi tanah milik negara.
    mohon sarannnya. Terima kasih banyak.

  • Leave a Reply for “Pembebasan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan”

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.