Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21

Tuesday, May 26th, 2009. 3404 views.

Untuk mengatur Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan – 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Silahkan mendownload dan mempelajari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

PPh, PPh 21

Related Articles to "Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21"

PTKP Tak Perhitungkan Beban Kebutuhan Dasar
Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) Tak Perhitungkan Beban Kebutuhan Dasar Ditulis oleh Susi Tuesday, 22 July 2008 00:30 Penetapan beban pajak terhadap warga negara Indonesia tidak memperhitungkan besaran kebutuhan dasar.. Read more
Sunset Policy 2008
A. UMUM Apa yang dimaksud dengan Sunset Policy? Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang.. Read more
Juklak PPh Final Pengalihan Tanah/Bangunan
Sehubungan dengan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak.. Read more

5 Comments to “Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21”

Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD>>Klinik-Pajak.com says:

January 3, 2011 at 8:52 am

[...] Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas beban APBN atau APBD. [...]

Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD>>Klinik-Pajak.com says:

January 3, 2011 at 8:52 am