Hibah, Bantuan, Sumbangan dan Beasiswa Bebas PPh

Bagi masyarakat/lembaga yang menerima Hibah/Bantuan/Sumbangan dan Beasiswa mendapat fasilitas bebas PPh dimana Hibah, Bantuan, Sumbangan dan Beasiswa yang diterima tidak diperlakukan sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2  dan Pasal 4 ayat (3) huruf n UU PPh Nomor 36 tahun 2008 (mengenai Hibah/Bantuan/Sumbangan) serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-247/PMK.03/2008.  Ketentuan bebas PPh bagi Beasiswa diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah dengan PMK 154/PMK.03/2009).

 

Bebas PPh bagi Hibah, Bantuan, dan Sumbangan

  • Harta hibah, bantuan, atau sumbangan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan yang diterima oleh:

a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
b. badan keagamaan;
c. badan pendidikan;
d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi: atau
c. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro data kecil,

dengan syarat  tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan.

  • Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

 

Defenisi

  • Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua dan anak kandung.
  • Badan keagamaan  adalah badan keagamaan sang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.
  • Badan pendidikan adalah badan pendidikan yang kennya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
  • Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi adalah badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan:
  1. pemeIiharaan kesehatan;
  2. pemeliharaan orang lanjut usia (panti jornpo);
  3. pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
  4. santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya:
  5. pemberian beasiswa;
  6. pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  7. kegiatan sosial lainnya,

yang tidak mencari keuntungan.

 

  • Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki daan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.0000,00 (lima ratus juta
    rupiah) tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil pcnjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (Dua
    millyar lima ratus juta rupiah).


  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  meliputi:
  1. Perusaham Persesoan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
  2. Perusahaan Perseroan  (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai  Negeri (TASPEN);
  3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
  4. Perusahaan Perseroan (Persero)  Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau
  5. badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Sosial.
  • Wajib Pajak tertentu  adalah:

a. Waiib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu;
b. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana alam; dan/atau
c. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah.

 

Bebas PPh bagi Beasiswa

Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendididikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan:

  • Pemilik;
  • Komisaris;
  • Direksi; atau
  • Pengurus,

dari Wajib Pajak pemberi Beasiswa.

 

Komponen Beasiswa

Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

9 Comments to “Hibah, Bantuan, Sumbangan dan Beasiswa Bebas PPh”

  • Lutfi says:

    mohon penjelasannya, misalkan saya mendapatkan dana pemberian orang lain dari luar negeri secara pribadi dan untuk pribadi saya sendiri serta tanpa melakukan kegiatan apapun (cuma cuma), apakah dikenakan PPh ga..?

  • alie says:

    kalo dana hibah pemda kepada lembaga yang mengajukan permintaan dana dengan proposal dan dana tersebut telah dibelanjakan sesuai proposal, apakah proses pengadaan/belanja barang/jasa yang dilakukan lembaga tersebut dikenakan PPN dan atau PPh? dasarnya apa?
    trims…..

  • Sigit says:

    Mohon Penjelasanya, dari kementrian Pendidikan Nasional/P2PNFI/BPPNFI ada bantuan dana Blockgrant KWD/KWK/PKH-LKP 2010 untuk Lembaga Kursus Dan Pelatihan. apakah LKP dan instrumen terkait yang menerima bantuan dana ini harus mengeluarkan PPh????

  • Leave a Reply for “Hibah, Bantuan, Sumbangan dan Beasiswa Bebas PPh”

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.