Pemusatan PPN Terutang dan Tempat Pelaporan Usaha

Bagi perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki lebih satu satu cabang maka dalam melaksanakan administrasi PPN sering terjadi masalah yang disebabkan oleh tempat pelaporan PPN lebih dari satu tempat. Untuk mengatasi masalah tersebut maka tersedia solusi yaitu meminta untuk dilakukan pemusatan PPN terutang dan tempat pelaporan usaha. Ketentuan mengenai pemusatan PPN diatur dalam KEP – 128/PJ./2003.

Terdapat dua jenis pemusatan PPN terutang yaitu:

  1. Pemusatan bagi PKP yang terdaftar di KPP selain KPP Tertentu

  2. Pemusatan bagi PKP yang terdaftar di KPP Tertentu

Ijin Pemusatan Tempat PPN Terutang dapat dilakukan dengan cara;

Pemberitahuan

Permohonan


Persyaratan Pemusatan  Tempat PPN Terutang;

  • Administrasi penjualan, pembelian dan keuangan diselenggarakan secara terpusat
  • Tempat PPN terutang yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP atas perintah tempat pemusatan PPN terutang
  • Faktur Pajak (FP) dan/atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang;
  • Tempat PPN terutang yang dipusatkan tidak membuat FP dan/atau Faktur Penjualan, kecuali dicetak secara on-line dari tempat pemusatan PPN terutang;
  • Tempat PPN terutang yang dipusatkan hanya melakukan administrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan BKP dan/atau JKP; dan
  • PKP telah memiliki Sistem Informasi Akuntansi yang terhubung secara on-line antara tempat pemusatan PPN terutang dengan tempat-tempat PPN terutang.

 

Permohonan Pemusatan Bagi Pedagang Eceran

Permohonan pemusatan tempat PPN terutang bagi Pedagang Eceran dapat dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat, dipusatkan di tempat pemusatan PPN terutang dimohonkan

 

Lokasi Usaha Kawasan Berikat Dan PKP Penerima Fasilitas KITE

Tempat kegiatan usaha berupa KB, atau lokasi usaha dalam KB Pulau Batam atau PKP penerima Fasilitas KITE, tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang ataupun tempat PPN terutang yang akan dipusatkan

Jangka Waktu Penerbitan Keputusan atas Pemberitahuan dan Permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang;

  • untuk pemberitahuan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan. Ketentuan  tersebut juga berlaku untuk pemberitahuan perpanjangan ijin pemusatan PPN terutang
  • untuk permohonan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan berdasarkan hasil PSL. Ketentuan  tersebut juga berlaku untuk permohonan perpanjangan ijin pemusatan PPN terutang

 

Masa Berlaku Ijin Pemusatan PPN Terutang

Masa berlakunya Keputusan Ijin Pemusatan PPN terutang adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya pemusatan dan dapat diperpanjang

Perpanjangan ijin pemusatan dilakukan dengan cara;

  • Menyampaikan pemberitahuan, untuk   PKP yang  menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik (e-filing ).
  • Menyampaikan permohonan, bagi untuk PKP yang  menyampaikan SPT Masa PPN belum atau tidak secara elektronik (e-filing). Permohonan perpanjangan disampaikan  paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya

Pengajuan Kembali atas Permohonan Pemusatan PPN Terutang yang Ditolak

Atas permohonan pemusatan yang ditolak, Pengusaha Kena Pajak baru dapat mengajukan permohonan kembali, setelah lewat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan penolakan pemusatan tempat PPN terutang

 

Ketentuan atas Perubahan Fungsi Tempat PPN Terutang yang Dipusatkan

  • PKP wajib menyampaikan pemberitahuan ke Kanwil DJP.
  • Keputusan pemusatan tempat PPN terutang dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
  • Kepala Kanwil a.n Dirjen Pajak menerbitkan Keputusan Pencabutan Ijin Pemusatan  PPN terutang.
  • Apabila diketahui bahwa PKP tidak menyampaikan pemberitahuan, maka Keputusan Ijin Pemusatan tempat PPN terutang dinyatakan tidak berlaku sejak terjadinya perubahan fungsi tempat PPN terutang yang dipusatkan atau  PKP tidak lagi menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik (e-Filing).
  • PKP harus melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
  • Dalam hal PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KPP tertentu adalah KPP-KPP di lingkungan:

- Kanwil DJP  WP Besae (LTO);

- Kanwil DJP Jakarta Khusus; dan

- KPP Madya


Pemusatan bagi PKP yang terdaftar di KPP Tertentu

  • Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Tertentu yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau melakukan ekspor BKP dan/atau ekspor JKP, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak dikukuhkan sebagai PKP di KPP Tertentu.
  • Dalam hal PKP tersebut mempunyai lebih dari satu tempat PPN terutang yang lokasinya selain di KPP Tertentu, maka tempat terutangnya PPN untuk seluruh tempat PPN terutang tersebut ditetapkan di KPP Tertentu

Ketentuan Khusus untuk KPP BUMN

Ketentuan Pemusatan tidak termasuk bagi PKP pada KPP BUMN yang:

Melaksanakan proyek atau tender dari Pemerintah Daerah atau panitia pemberi proyek; atau

Mempunyai lebih dari 200 tempat kegiatan usaha

 

Lokasi Usaha Kawasan Berikat Dan PKP Penerima Fasilitas KITE

Berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Bila pengukuhan PKP nya sudah dicabut dapat dikukuhkan kembali oleh KPP tertentu dengan menggunakan kode NPWP KPP tertentu dengan mengisi 3 (tiga)  digit terakhir sebagai cabang.

b. Dalam hal PKP memiliki tempat kegiatan usaha yang merupakan KB atau penerima Fasilitas KITE terdiri dari  dua atau lebih maka kode cabang diisi secara urut yang dimulai dengan nomor urut 001.

c. Penyerahan antar tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b terutang Pajak Pertambahan Nilai dan PKP wajib membuat SPT masa PPN tersendiri untuk masing-masing tempat kegiatan usaha.

d. SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan ke KPP Tertentu.


Ketentuan  Peralihan

  • Ijin Pemusatan yang diterbitkan berdasarkan Kep-128/PJ/2003 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya
  • Atas permohonan pemusatan yang SK nya belum terbit sampai dengan tanggal Per-Dirjen ini, diproses sesuai dengan ketentuan pada Per-Dirjen ini
  • Atas ijin Pemusatan PPN yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan ketentuan pada Per- Dirjen ini
  • Lokasi kegiatan usaha berupa pabrik yang ditolak oleh Kanwil untuk dipusatkan dapat diajukan permohonan kembali setelah lewat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan penolakan tersebut

Ketentuan Penutup

Pada saat Per-Dirjen ini berlaku:

  • Kep-128/PJ/2003 dinyatakan tidak berlaku
  • Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pemusatan PPN terutang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Per-Dirjen ini


Leave a Reply for “Pemusatan PPN Terutang dan Tempat Pelaporan Usaha”

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.