Sehubungan dengan akan diberlakukannya amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009 dimana karyawan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal dan harus membayar fiskal luar negeri jika ke luar negeri dan sejalan dengan program pemberian NPWP rnelalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, Dirjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-59/PJ/2008 tanggal 17 Oktober 2008  Tentang Pemberian NPWP Bagi Karyawan, yang mendorong agar Kantor Pelayanan Pajak proaktif dalam membantu karyawan/ orang pribadi untuk memperoleh NPWP.

 

Hal-hal yang disampaikan dalam Surat Edaran Nomor SE-59/PJ/2008 tanggal 17 Oktober 2008  Tentang Pemberian NPWP Bagi Karyawan adalah sebagai berikut:

1.  Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturm perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak secara proaktif mendorong masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP secara mudah antara lain melalui kegiatan Ekstensifi kasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.  Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007, diatur bahwa pemberian NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pernerintah.

4. Dalam amendernen Undang-Wndang Pajak Penghasilan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Bagi Orang Pribadi dalam negeri yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum merniliki NPWP yang bestolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri.

b.   Bagi Karyawdegawai yang belum merniliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% Iebih tinggi dibandingkan tarif normal yang berlaku.

5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk:

a. Secara aktif rnensosialisasikan kebijakan substansi amendemen Undang-undang Pajak Penghasilan khususnya mengenai perlakuan berbeda terhadap orang pribadi yang rnemiliki dan tidak memiliki NPWP baik secara langsung maupun melalui media.

b. Secara khusus rnenyarnpaikan surat pernberitahuan kewajiban kepemilikan NPWP kepada seluruh Pemberi Kerja Bendahara Pemerintah di wilayah kerjanya

c.  Data yang disarnpaikan oleh Pemberi Kerja/ Bendahara Pernerintah harus segera ditindaklanjuti untuk diberikan NPWP sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nornor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007.

6.   Dalam hal Pemberi Kerja/ Bendahara Pernerintah belum melengkapi seluruh fisik fotokopi KTP/ Identitas karyawan/ pegawai-nya, penerbitan NPWP tetap dilakukan sepanjang data nomor KTP/ Noppen karyawan/pegawai-nya dapat diperoleh.

7. Berkenaan dengan belum Iengkapnya fotokopi KTP, KPP Lokasi tetap berkewajiban melengkapi fotokopi KTP untuk disatukan dengan beskas Wajib Pajak sebelum disarnpaikan ke KPP Domisili.

8.   Pembetian NPWP dilakukan terhadap seluruh KaryawanlPegawai yang sudah memenuhi syarat dan belum mnemiliki NPWP.


30 Comments to “Pemberian NPWP Bagi Karyawan”

  • imran says:

    mang seluruh karyawan harus punya NPWP ya , kok di perusahaan saya kerja saya nda di buatkan NPWP? kenapa ya ?

  • Leave a Reply for “Pemberian NPWP Bagi Karyawan”

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.