Aspek Ekonomis Barang Tidak Kena Pajak

Menarik dicermati, langkah bersama berbagai asosiasi pengusaha menyampaikan usulan ke DPR baru-baru ini. Yakni agar barang dan jasa yang tidak kena PPN, jenisnya diperluas atau diperbanyak (harian KONTAN, 16/9/2008). Usulan ini terkait sedang dibahasnya RUU amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) antara pemerintah dengan DPR.

Selama ini sebenarnya banyak juga usulan yang telah diajukan pengusaha kepada pemerintah perihal pembebasan pajak. Beberapa di antara telah diakomodasi. Dengan begitu, kalaupun belum semua usulan dipenuhi, itu tidak terlepas dari kriteria dalam sistem perpajakan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Bukan hanya untuk pengamanan penerimaan pajak.

Barang kena pajak

Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan sebaliknya. Kalau hanya mengikuti kepentingan pengusaha, barang atau jasa apa yang akan dikenakan pajak? Bukankah bila makin banyak jenis barang dan jasa yang tidak kena pajak, justru akan menimbulkan ketidakseimbangan (unequilibrium) di pasar dan sistemperekonomian? Atau balikan terkesan tidak adil dan diskriminatif?

Barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) mulai dikenal di Indonesia sejak 1 April 1985, sejalan dengan berlakunya UU No.8/1983 tentang PPN dan PPnBM. Tidak semua barang atau jasa dikenakan pajak. Tapi, hanya yang masuk kategori sebagai BKP atau JKP.

Dalam perkembangannya hingga amandemen kedua atas UU PPN dan PPnBM (tahun 2000), pengertian BKP atau JKP terus berkembang. Hal ini untuk menampung perkembangan dunia usaha, dan juga peningkatan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas legalitas, dan asas kesederhanaan.

Pertama, jika dalam UU PPN 1983, BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Kedua, dalam UU PPN 1994 dan UU PPN 2000 cenderung sama BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa, barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Adapun JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atauhak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan LIU PPN.

Dari pengertian tersebut, memberi nuansa bahwa BKP dan JKP terkait dengan kegiatan yang dilakukan pengusaha. Artinya, jika BKP atau JKP statis (diam), baik sebagai aset maupun persediaan, tidaklah dikenakan pajak. Tapi, baru dikenakanpajak jika ada pergerakan (moving), baik karena penyerahan, ekspor, atau impor. Dalam kaitan ini, ada aspek komersial di dalamnya

Sistem PPN

Hal penting lainnya terkait dengan sistem dalam PPN. Yakni adanya pajak masukan (PM), ketika pengusaha memperoleh BKP atau JKP. Juga pajak keluaran (PK), ketika dilakukan penyerahan BKP atau JKP yang dihasilkan.

Terkait dengan usul penambahanjenis barang atau jasa yang tidak kena pajak, menguntungkankah bagi pengusaha? Belum tentu. Karena harus mempertimbangkan sistem PPN yang berlaku. Salah satu di antaranya menyangkut pengkreditan pajak masukan dari setiap pembelian atau perolehan barang atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang tidak kena pajak tersebut.

Sesuai dengan UU PPN, apabila barang yang dihasilkan atau diserahkan pengusaha merupakan barang tidak kena pajak, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Dalam perhitungan, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Tapi, karena tidak bisa dikreditkan, dampaknya, atas pajak masukan tidak dapat direstitusi atau diminta kembali.

Bayangkan, bila yang dibeli barang modal dan bahan baku seharga Rp 25 miliar, yang keduanya BKP untuk menghasilkan barang tidak kena pajak. Berarti ada PPN sebesar Rp 2,6 miliar. Tapi, karena pajak masukan tersebut tidak bisa dikreditkan, sementara dana yang Rp 2,5 miliar tersebut akan menganggur (idle fund) bagi perusahaan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, jika ada pajak masukan PPN tidak dapat dikreditkan, dapat jadi unsur biaya. Berarti, akan menambah besaran hargajual barang tidak kena pajak itu di pasar. Dengan begitu, daya saingnya tentu akan menurun, juga permintaan. Inilah konsekuensi yang harus dilihat bersama

Sumber : Harian Kontan


Leave a Reply for “Aspek Ekonomis Barang Tidak Kena Pajak”

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.