Angsuran PPh Pasal 25 Pedagang Grosir dan Eceran

[note] Ketentuan mengenai Angsuran PPh Pasal 25 Pedagang Grosir dan Eceran telah berubah. Silahkan cek ketentuan yang terbaru, KLIK DISINI [/note]

Direktorat Jenderal Pajak saat ini selain sedang gencar-gencarnya meningkatkan jumlah NPWP Karyawan melalui pemberi kerja, juga melakukan ekstensifikasi dengan menjaring Wajib Pajak Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi. Penyisiran dilakukan di lokasi-lokasi keramain seperti mall, plaza, pasar, square dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Penyisiran tersebut dilakukan Ditjen Pajak karena kalau berdasarkan fakta yang ada sangat kecil persentase dari pedagang yang berjualan melalui tempat usaha/gerai (outlet) mempunyai NPWP dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Wajib Pajak tersebut di atas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili). Ketentuan tersebut juga berlaku dalam hal tempat usaha/gerai (outlet) dan tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Status Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

a. Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final;

b. Kredit Pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final.

Perlakuan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:

a.    Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final, kompensasi kerugian tidak dapat diperhitungkan;

b.    Dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan pengusaha tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya.

Wajib Pajak pedagang grosir dan eceran seperti tersebut di atas Wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) sesuai contoh formulir pada Lampiran I KEP-171/PJ./2002 kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili).

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam tahun berjalan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 atas penghasilan lain tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.    Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu;

b.    Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebesar perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya;

• Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar dan atau tidak atau terlambat dilaporkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran dan atau jatuh tempo pelaporan.
• Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa Pajak Penghasilan terhutang yang tidak/kurang dibayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga yang terhutang.
• Dasar penghitungan pokok pajak terutang dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu didasarkan pada:

a.     Hasil pemeriksaan lapangan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak; atau

b. Peredaran bruto menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sepanjang Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai meliputi satu outlet/gerai yang dimiliki Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar.

Daftar jumlah Penghasilan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25

No.	NPWP tempat usaha/ gerai (outlet) KPP Lokasi	Alamat	Penghasilan		PPh Pasal 25 dibayar
			Peredaran Usaha (Perdagangan)	Penghasilan Lain
Jumlah

Tanda tangan, nama dan cap ………………………………………

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………….	Lembar ke-1	:	untuk Kantor Pelayanan Pajak
	Lembar ke-2	:	untuk arsip Wajib Pajak

 

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Bulan : ……………………Tahun : …………………………………

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Tarif	PPh Pasal 25 Terutang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penghasilan Tetap Peredaran Usaha (Perdagangan) …………………………………………..		2%
2.	Penghasilan Lain ………………………………………….. …………………………………………..		-
Jumlah

PPh sebesar Rp…………………..(…………………………………………………………….) telah disetor pada tanggal …………………. di …………………………..

	…………………………………… Tanda tangan, nama dan cap ………………………………………
Perhatian Lampirkan Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak atas jumlah pada kolom 5

 

 

 

Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan Lain :

Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya)

Uraian	Perdangan (Rp)	Penghasilan lain (Rp)	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	600.000.000	200.000.000	800.000.000
Harga Pokok dan Biaya lain	-500.000.000	-120.000.000	-620.000.000
Penghasilan Neto	100.000.000	80.000.000	180.000.000
PTKP (K/2)			16.800.000
Penghasilan Kena Pajak			163.200.000
PPh Terutang (tarif Ps. 17 UU PPh)			28.370.000
Kredit Pajak (2% x Rp. 600.000.000)			-12.000.000
PPh Kurang Bayar			16.370.000
Besar Angsuran (1/12 x 16.370.000)			1.364.167
Besar Angsuran untuk Penghasilan Lain			606.296
(80.000.000 / 180.000.000) x 1.364.167

* Penghasilan lain neto	x	Besar Angsuran menurut SPT
Total Penghasilan neto

[note] Ketentuan mengenai Angsuran PPh Pasal 25 Pedagang Grosir dan Eceran telah berubah. Silahkan cek ketentuan yang terbaru, KLIK DISINI [/note]

3 Comments to “Angsuran PPh Pasal 25 Pedagang Grosir dan Eceran”